JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga. Langkah tersebut menjadi salah satu opsi untuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Bahlil menegaskan, ketahanan energi nasional perlu menjadi perhatian utama pemerintah, terutama ketika situasi internasional masih diwarnai berbagai ketegangan. Menurutnya, kebijakan pengelolaan sumber daya energi harus disesuaikan dengan kebutuhan nasional agar kepentingan masyarakat tetap terlindungi.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia mengaitkan pertimbangan tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya Indonesia berada dalam posisi bertahan atau *survival* menghadapi berbagai tantangan global.

"Ya memang harus *survival*, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju *survival*," ungkap Bahlil saat ditemui usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/26).

Bahlil menambahkan, pemerintah perlu memastikan pasokan energi domestik mencukupi sebelum mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan negara lain melalui ekspor. Karena itu, kelanjutan kontrak penjualan gas ke negara tetangga dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

"Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus *survival* kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," tandasnya.

Prabowo Tekankan Kepentingan Nasional

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mengutamakan upaya bertahan di tengah situasi global yang penuh tantangan. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/26).

Dalam arahannya, Prabowo mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia sejak lama menjadi sasaran berbagai kepentingan pihak luar. Ia mengatakan, sejak menerima mandat dan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, pemerintah menghadapi beragam tantangan yang harus disikapi secara tegas.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak dapat terus mengambil pendekatan yang terlalu naif dalam menghadapi persoalan tersebut. Perlindungan terhadap kekayaan negara dan kepentingan rakyat, kata dia, harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan.

"Kita tidak bisa lagi menghadapinya dengan terlalu naif atau berusaha untuk menyenangkan orang lain. Kita dipaksa sekarang untuk memilih menghadapi kesulitan, menghadapi kenyataan, yang intinya adalah menyelamatkan kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyoroti praktik-praktik yang dinilainya menyebabkan kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri. Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi sistem yang memungkinkan praktik ilegal berlangsung dan merugikan perekonomian nasional.

"Bangsa kita ditipu, rakyat kita ditipu, pemerintah kita ditipu, para ahli hukum, para ahli pidana akan membenarkan. Coba apakah ada pemimpin politik atau ahli hukum yang akan berdiri dan mengatakan bahwa penyelundupan itu bukan pelanggaran?," tanya Prabowo.

Ia kemudian menegaskan bahwa penyelundupan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga ancaman serius terhadap perekonomian dan keberlangsungan bangsa