kabargolkar.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar Idah Syahidah menolak wacana pengalihan dana haji untuk penanggulangan COVID-19. Menurutnya, dana tersebut harta pribadi masyarakat.

“Mereka (masyarakat) mengumpulkan uang mungkin ada yang berpuluh-puluh tahun. Jadi, sangat tidak tepat digunakan untuk hal lain," katanya di Jakarta, Minggu (12/4).

Dia menuturkan, jika dana yang dialihkan hasil dari pajak tidak menjadi masalah, sebab termasuk bagian harta negara yang dapat dikelola dalam bentuk APBN. “Sementara dana haji tidak boleh diintervensi oleh siapa pun diluar si pemiliknya. Dana haji itu termasuk harta khusus, bukan harta umum,” jelasnya.

Terlebih kata Idah, masyarakat saat menyerahkan uangnya ke bank dengan ‘akad’ untuk Ibadah Haji. Meskipun, saat ini dana tersebut dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Tapi bukan berarti seenaknya digunakan, diluar kebutuhan si pemilik,” tegasnya.

Pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini berpotensi ditunda, akibat penyebaran COVID-19 yang melanda dunia. Sebelumnya saat rapat dengan Menteri Agama Fachrul Razi, anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra mengusulkan wacana tersebut. Usulan itu direspons Menteri Agama Fachrul Razi, yang menyatakan akan melakukan pengkajian lebih dalam lagi.