kabargolkar.com, JAKARTA - Tentang tertundanya keberangkatan jemaah umrah, Komisi VIII DPR menilai semua pihak harus memahami kebijakan penundaan keberangkatan tersebut. Namun uang calon jemaah umrah harus dilindungi agar tidak terjadi kasus-kasus lama, seperti First Travel maupun SBL.

"Karena memang tujuan penundaan umrah ini untuk menghindari terjadinya penularan Covid-19 melalui interaksi dengan para jemaah lainnya dari negara lain. Ini merupakan kebijakan yang tepat dari pemerintah Arab Saudi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi, Senin (20/4/2020).

Komisi VIII DPR telah mendesak kepada Kementerian Agama untuk mengedepankan keselamatan jemaah Indonesia yang paling utama dan prioritas.

"Selain itu, kami meminta kepada Kementerian Agama untuk menjamin hak-hak jamaah umrah yang tidak jadi berangkat. Jika mereka ingin uangnya dikembalikan, maka kewajiban penyelenggara perjalanan atau travel umrah untuk mengembalikan secara utuh kepada jamaah," ucapnya.

Bahkan Tubagus Ace meminta kepada Kementerian Agama agar ada asuransi bagi jemaah umrah dan haji. "Tujuannya mereka terlindungi sebagaimana tercantum dalam UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang baru," katanya

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mempertanyakan nasib konsumen di Indonesia, terutama terkait banyaknya pembatalan tiket dan paket perjalanan umrah akibat pandemi Covid-19. DPR mengkhawatirkan adanya gagal bayar terhadap jemaah dan konsumen travel umrah tersebut. [pikiranrakyat]