kabargolkar.com - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) memang sudah dicanangkan Presiden
Jokowi, bahkan Badan Legislasi DPR RI ikut membahas. Terkait hal tersebut, anggota DPR RI asal Kaltim H. Rudy Mas'ud, SE (HARUM) mengingatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai provinsi lokasi IKN juga harus ditingkatkan untuk melengkapi pemindahan IKN.

Pernyataan ini HARUM buat di sela-sela webinar Rumah Milenial Indonesia chapter Kaltim yang membahas pemindahan ibu Kota Negara atau IKN. turut hadir dalam webinar Gubernur Kaltim Isran Noor.

HARUM juga menyembutkan bahwa saat ini Rencana IKN masih dalam transisi dan butuh waktu panjang untuk merelalisasikannya. Bisa mencapai empat sampai lima tahun kedepan. "Setelah rancangan Minerba, DPR akan segera membahas kelanjutan IKN," jelas HARUM.

Anggota Komisi VII DPR RI ini juga menjelaskan, UU IKN memang harus diperjuangkan. Karena, UU ini merupakan inisiasi antara pemerintah dan DPR. Serta harus dilakukan revisi UU lama, agar tidak bertentangan dengan pemindahan IKN.

"Yaitu UU 29/2007. Tentang provinsi DKI sebagai Ibu Kota Negara NKRI. Tetapi di luar dari pada isu IKN ini, saya juga menegaskan pemerintah daerah mulai saat ini harus terus fokus dalam membina dan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di Kaltim, agar Kaltim semakin maju dan berkembang dengan SDM-nya terlebih kedepan jika sudah menjadi Ibu Kota Baru, kita semua sudah siap," pungkas HARUM yang juga Ketua DPD I Golkar Kaltim.

Dalam webinar yang sama, Gubernur Kaltim Isran Noor meyakini IKN akan tetap pindah di Kaltim. Hanya saja, harus menunggu sampai wabah virus corona selesai. Sebeb, pemindahan IKN ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Sementara, sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan wabah ini.

Dilihat dari segi geografis, Kaltim berada di tengah kepulauan NKRI. Selain itu, keyakinan Isran tersebut didasari keinginan tiga presiden RI memindahkan IKN ke Kaltim. Pertama Presiden Soekarno, lalu Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Walaupun, ketiga presiden itu menginginkan pemindahan tersebut ke Palangkaraya. Termasuk diera presiden Joko Widodo juga sempat melirik Kalimantan Tengah. Tapi, dari beberapa pertimbangan, akhirnya, 2019 lalu, diputuskan untuk dipindah ke Kaltim,” terangnya.

Selain itu DPR RI Komisi V, Dapil Kaltim Irwan menambahkan, saat ini rancangan RUU IKN sudah dipersiapkan, hanya saja, terhambat pandemi. "Sudah ada jadwal infrakstruktur yang kami siapkan, dari jalan tol, jembatan, permukiman, dan trnasportasi, hingga sampai tahun 2024 IKN di resmikan," jelasnya.

Irwan juga sepakat dengan pernyatan gubernur, bahwa Pemindahan Ibu Kota Baru merupakan kepentingan bangsa Indonesia. Karena, berbicara kepentingan, kepentingan Kaltim ialah, yang saat ini dirasakan. Yaitu, infrastruktur jalan, kuota BBM, infrastruktur pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Sebenarnya, jadwal pembangunan infrastruktur dan bangunan khusus kawasan IKN. Mulai dari 2019 sampai 2024. Nantinya, di 2024 setelah bangunan khusus rampung dilaksanakan, secara bertahap akan dilakukan pemindahan IKN.

Pekerjaan rumah (PR) Kaltim terbesar saat ini, lagi-lagi mengenai infrastruktur. Pasalnya, dibeberapa daerah memang masih terlihat jalan yang sangat rusak. Apalagi, akses dari Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu)