Fraksi Golkar DPR RI: Bakamla Mesti Diperkuat

“Anggaran diperlukan untuk membentuk SDM yang terpisah karena masing-masing instansi memiliki spektrum yang berbeda, misalnya TNI Angkatan Laut yang combat oriented sementara Coast Guard lebih ke patrolling oriented," jelas Dave. Ia juga menyinggung ketegangan Indonesia dengan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dekat perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.

Diketahui, kapal nelayan China yang dikawal Coast Guard terdeteksi menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia. Tak tinggal diam, RI mengirim armada kapal perang TNI AL. Langkah menempatkan kapal perang dalam gesekan di ZEE pun dinilai kurang tepat. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan kekuatan Bakamla sebagai coast guard belum sebanding dengan China. Karenanya, penguatan Bakamla diperlukan agar pemantuan keamanan laut Indonesia berjalan optimal.

"Jadi kalau kita tidak memiliki presence yang jelas, yah itu memberikan kesempatan untuk pihak asing masuk ke perairan kita. Walaupun tidak ada konflik terbuka dengan negara-negara lain di Laut Cina Selatan tetapi kehadiran kita harus terasa," imbuh legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Sementara itu Bobby mengatakan bahwa penguatan Bakamla sebagai satu-satunya lembaga yang menangani penegakan hukum di laut merupakan kebutuhan. Menurutnya, selain kebutuhan regulasi, Bakamla juga perlu mendapatkan izin penggunaan senjata di atas kapal untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas laut Indonesia.

“Bulan Juni ini, Bakamla sudah masuk daftar dalam Kementerian Pertahanan sebagai salah satu lembaga yang bisa membeli senjata standar militer. Ini kan sebelumnya tidak ada. Artinya, Pemerintah memiliki gestur penguatan Bakamla," kata Bobby usai RDP Komisi I DPR RI dengan Bakamla terkait pembahasan RKA dan RKP Tahun 2021, Rabu (24/6/2020). 

Ia mengakui saat ini Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia belum bisa melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran di laut Indonesia, karena belum dilengkapi dengan penggunaan senjata. Namun, menurut Bobby, pemerintah sudah bergerak cepat dengan mengeluarkan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai dasar hukum penegakkan keamanan laut Indonesia.