“Jadi, masalah sistem PPDB ini kan terus berevolusi. Sebenarnya kita juga belum menemukan sistem yangg ideal. Tapi masalahnya kalau aturan main untuk penyaringan itu selalu berubah, maka harus kita evaluasi dulu. Jangan seolah dibuat trial and error,” Kata Hetifah.

Menurut Hetifah, peraturan penyeleksian yang tiap tahunnya selalu berubah justru akan makin menambah masalah dalam prosesi PPDB. Oleh karenanya, regulasi dalam Permendikbud haruslah mengikat dan tidak berubah-ubah tiap tahunnya.

Bila tidak, maka masalah yang sama akan terulang. Misalnya  tahun depan yang menjadi proioritas adalah calon siswa dari kalangan miskin, maka pasti akan kisruh lagi. Akan ada perekayaasaan data atau pemalsuan SKTM.

“Makanya yang saya agak kecewa, tadinya ketika kita dapat menteri baru, kebijakan ini kemudian bisa dievaluasi betul. Kita buat satu sistem yang lebih sempurna, karena kita punya pengalaman tahun sebelum-sebelumnya,” sambungnya.

Hetifah juga menilai sistem PPDB yang di rancang Kemendibud masih bersifat tambal sulam. Artinya, regulasi yang mengatur PPD di Permendikbud justru tidak banyak dievaluasi dan diubah, hanya berubah di presentase penerimaan per jalur.

• Previous
• 1
• 2