Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan dukungan operasional dalam memperkuat layanan kesehatan primer di Indonesia. Menurutnya, peningkatan kualitas puskesmas tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan alat kesehatan, tetapi juga harus didukung tenaga kesehatan yang kompeten dan sistem operasional yang memadai.

Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/26), Heru menyampaikan apresiasinya terhadap upaya pemerintah yang terus memperkuat layanan promotif dan preventif melalui pembangunan maupun renovasi puskesmas di berbagai wilayah.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penguatan sarana fisik harus berjalan seiring dengan kesiapan tenaga kesehatan di lapangan.

“Kalau alat-alat kesehatan sudah diturunkan ke puskesmas, tetapi dokter dan tenaga kesehatannya belum siap, maka ini akan menjadi persoalan dalam operasional layanan,” ujar Heru.

Heru menjelaskan, sejumlah puskesmas di berbagai daerah masih menghadapi keterbatasan tenaga medis yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan peralatan kesehatan yang telah tersedia. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat upaya transformasi layanan kesehatan primer yang bertujuan mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat tanpa harus bergantung pada rumah sakit.

Selain aspek SDM, Heru juga menyoroti tantangan akses layanan kesehatan di kawasan terpencil dan wilayah kepulauan. Faktor geografis yang sulit dijangkau, menurutnya, masih menjadi hambatan yang berdampak pada kelancaran pelayanan kesehatan serta mobilitas tenaga kesehatan.

“Kalau akses menuju puskesmas sulit, maka bukan hanya masyarakat yang terdampak, tetapi juga tenaga kesehatannya,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Heru mendorong sinergi lintas pemerintah daerah dalam mendukung operasional puskesmas, termasuk penyediaan sarana transportasi bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan akses terbatas. Ia menilai dukungan tersebut penting mengingat masih banyak petugas puskesmas, termasuk pegawai berstatus PPPK, yang menghadapi kendala mobilitas saat menjalankan tugas pelayanan.

Menurut Heru, keberhasilan penguatan layanan kesehatan primer harus ditopang oleh tiga aspek utama, yakni ketersediaan SDM yang kompeten, sistem penempatan tenaga kesehatan yang efektif, serta dukungan logistik dan operasional yang memadai.

Dengan demikian, penguatan puskesmas diharapkan tidak hanya menghadirkan fasilitas dan peralatan yang lebih baik, tetapi juga mampu memastikan layanan kesehatan dasar yang berkualitas, merata, dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.