mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah demi terwujudnya pemerataan pembangunan. Langkah percepatan perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta diiringi dengan strategi mitigasi risiko dan tata kelola yang baik untuk mencegah moral hazard. Utamanya bagi proyek infrastruktur yang bersamaan dengan pergantian kepala daerah. Sebab, mungkin saja kepala daerah baru memiliki visi pembangunan yang berbeda dari kepala daerah sebelumnya,” tutup Puteri yang juga Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia ini.