Kabargolkar.com - Legislator Golkar Nusron Wahid terus mendorong pemerintah, untuk memberikan subsidi bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh pelaku usaha ultra mikro.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menilai, para kelompok pelaku usaha awal ini harus menanggung bunga lebih besar dibandingkan segmen kredit usaha rakyat (KUR). 

Oleh sebab itu, anggota Komisi VI DPR RI ini mendesak Menteri BUMN Erick Thohir,
Untuk segera memberikan subsidi bunga pinjaman bagi UMKM Ultra Mikro (UMI).

Ia menjelaskan, beban bunga yang ditanggung oleh pelaku UMi terlalu berat sehingga mempersulit mereka untuk berkembang. 

"Ada ketimpangan antara bunga yang diberikan kepada pelaku UMKM Ultra Mikro dengan UMKM penerima kredit usaha rakyat (KUR)," kata Nusron dikutip dari kanal YouTube Komisi VI DPR RI, Senin (12/9/2022).

Ia mengungkapkan, kredit yang dibebankan bank kepada pelaku ultra mikro sekitar 24 persen-30 persen, sedangkan UMKM penerima KUR bunganya hanya 3 persen - 6 persen.

Padahal, menurut Nusron, secara ekonomi UMKM Ultra Mikro kelasnya di bawah UMKM penerima KUR. 


"Padahal kelasnya (UMKM) ultra mikro di bawah (UMKM) KUR. Yang diatas mendapat subsidi, yang dibawahnya tidak dapat. Padahal teori subsidi di mana pun yang paling rentan atau yang di bawah, yang mendapat subsidi," jelas Nusron.  

Atas dasar semua itu, ia berharap agar Kementerian BUMN memberikan subsidi bunga kredit bagi kelompok UMi untuk memberi ruang pelaku usaha naik kelas.

Politisi Partai Golkar ini memberi contoh pelaku ultra mikro yang mengambil pinjaman Rp2 juta alhasil mereka harus mengembalikan total Rp2,6, juta. 

"Supaya ada subsidi bunga untuk ultra mikro, tidak perlu sama dengan KUR, katakanlah 12 persen sehingga cicilannya itu menjadi berkurang," ungkap Nusron.

Isu beban bunga bagi nasabah UMi yang besar ini menjadi alasan pemerintah membentuk holding dengan menempatkan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) berada di bawah BRI. Dengan dukungan dana murah BRI, ditargetkan bunga bagi nasabah UMi dapat lebih rendah dari yang dibebankan saat ini.

Sedangkan untuk KUR, pemerintah menargetkan penyaluran pada 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 2024 sebesar Rp585 triliun. Adapun pada tahun ini, pemerintah  menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun.

Dengan kehadiran KUR, pemerintah berharap dapat mengakselerasi perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada 2024.