Jakarta, 16 Juli 2026 – Anggota Komisi VIII DPR RI
Fraksi Partai Golkar, Derta Rohidin, menyoroti rendahnya minat masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat (SR) berasrama pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di sejumlah daerah.

Menurut Derta, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi benar-benar memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak.

"Sepinya peminat Sekolah Rakyat tingkat SD tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan sosialisasi yang belum maksimal. Pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih mendalam. Ada aspek psikologis, sosial, dan budaya yang sangat memengaruhi keputusan orang tua," ujar Derta Rohidin.

Sebelumnya Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengakui kalau peminat sekolah SD pada program Sekolah Rakyat (SR) masih sangat kurang. Menurut Saifullah Yusuf,  Dari kuota 9000, baru terisi 5000 kuota siswa SD. Sedangkan untuk SR tingkat SMP-SMA, relatif sudah terpenuhi.

Menurut legislator Golkar Dapil Bengkulu ini, anak usia sekolah dasar masih berada pada fase perkembangan yang sangat membutuhkan kelekatan emosional (attachment) dengan orang tua. Pada usia tersebut, keluarga masih menjadi lingkungan utama dalam membentuk karakter, rasa aman, kepercayaan diri, hingga perkembangan moral dan spiritual anak.

"Kasih sayang orang tua tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem pengasuhan di asrama, sebaik apa pun fasilitas yang disediakan. Banyak orang tua yang merasa belum siap berpisah dengan anaknya pada usia yang masih sangat dini. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar dan harus dihormati," katanya.

Derta menilai, konsep sekolah berasrama memang memiliki manfaat dalam kondisi tertentu, terutama bagi anak-anak yang benar-benar tidak memiliki akses pendidikan, berasal dari keluarga yang sangat rentan, atau tinggal di wilayah terpencil. Namun, penerapannya tidak dapat diseragamkan untuk semua kelompok masyarakat tanpa mempertimbangkan karakteristik kebutuhan anak.

Oleh karena itu, anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) meminta Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya pada jenjang SD. Evaluasi tersebut tidak hanya mengukur jumlah peserta didik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis anak, kesiapan keluarga, efektivitas pengasuhan, serta penerimaan masyarakat.

Derta juga meminta agar pemerintah perlu memberikan fleksibilitas model Sekolah Rakyat, sehingga tidak seluruhnya diwajibkan menggunakan sistem berasrama. Di daerah yang memungkinkan, konsep sekolah reguler atau semi-boarding dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu penyelenggaraan asrama sebaiknya diprioritaskan bagi anak-anak yang memang menghadapi kondisi khusus, seperti yatim piatu, terlantar, berasal dari keluarga miskin ekstrem, korban bencana, atau tinggal di wilayah yang akses pendidikannya sangat terbatas.

Pemerintah juga perlu memperkuat pelibatan keluarga dalam proses pendidikan. Orang tua tidak boleh diposisikan hanya sebagai pihak yang menyerahkan anak kepada sekolah, tetapi harus menjadi mitra aktif dalam membangun karakter dan perkembangan anak.

"Program Sekolah Rakyat merupakan ikhtiar yang baik untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu