04 Agustus 2020
Polemik Tugu Pemakaman Sunda Wiwitan, Ini Respons Dedi Mulyadi
  Bambang Soetiono
  24 Juli 2020
  • Share :
Anggota DPR asal Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: Net)

kabargolkar.com, BANDUNG - Adanya permasalahan terkait pendirian tugu untuk makam sesepuh Sunda Wiwitan, Djati Kusumah, di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, mendapat tanggapan dari anggota DPR yang juga budayawan Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi berharap permasalahan tersebut tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Menurutnya, jika tugu itu harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan tokoh Sunda Wiwitan sudah mengajukan, tinggal dibantu prosesnya.

"Masalah tugu kuburan saja harus menjadi polemik nasional. Yang gitu aja cukup diselesaikanlah oleh kepala DPMPTS (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) setempat. Kenapa yang begitu saja menjadi ribut, dilakukan penyegelan segala. Itu sekedar batu," kata Dedi melalui sambungan telepon pribadinya, Kamis (23/7/2020).

Menurutnya, kalau dilihat dari alasan Pemda Kuningan bahwa tugu itu belum ber-IMB, maka bisa ditinjau tugu tersebut apakah membahayakan pemilik bangunan dan warga sekitar atau tidak. Sebab, kata dia, esensi IMB itu adalah agar bangunan tersebut tidak menyalahi ketentuan yang dapat membahayakan pemilik bangunan dan warga sekitar.

Kata dia, salah satu pertimbangan bahwa sebuah bangunan harus memiliki IMB adalah soal pemenuhan standar kaidah keamanan. Misalnya, bangunan berlantai dua harus memiliki IMB agar tidak membahayakan penghuninya dan warga sekitar.

"Kemudian pertanyaannya, apakah bangunan berbentuk tugu itu dapat mengancam keselamatan pemilik atau masyarakat di sekitarnya tidak? Kalau ternyata bangunan itu di kebun atau hutan yang jauh dari ancaman keselamatan lingkungan, ya tinggal segera saja dipenuhi IMB-nya," kata Dedi yang juga wakil ketua Komisi IV DPR Ini.

Sebelumnya, Satpol PP menyegel sebuah tugu yang akan menjadi kompleks pemakaman sesepuh Sunda Wiwitan, Pangeran Djatikusumah di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, Senin (10/7/2020). Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan Indra Purwantoro menyatakan bahwa bangunan makam itu adalah tugu dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Satpol PP sudah tiga kali mengirimkan surat peringatan namun tidak digubris. Satpol PP mengancam akan membongkar tugu tersebut jika dalam 30 hari IMB tidak diurus.

Sementara di sisi lain, Girang Pangaping Akur Sunda Wiwitan, Okky Satrio Djari menyatakan, pihaknya sudah mengajukan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) pada Rabu, 1 Juli 2020 lalu. Namun ajuan itu ditolak dengan alasan belum ada regulasi soal petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya (juklak-jukinis).

Dalam kasus itu, terdapat dua perbedaan persepsi soal kompleks makam leluhur Sunda Wiwitan. Satpol PP menyebut bahwa bangunan itu adalah tugu. Sementara tokoh Sunda Wiwitan menyebutkan makam karena di bawahnya terdapat kuburan leluhur Sunda Wiwitan.

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.