kabargolkar.com, PONTIANAK - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dapil
Kalbar 1, Maman Abdurrahman menilai subsidi tertutup menjadi satu di antara solusi terbaik mengatasi kelangkaan elpiji 3 kg di tengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VII DPR RI tersebut saat 'Tripon Cast Bebincang with Maman Abdurrahman' secara virtual melalui aplikasi Zoom meeting yang dipandu Pemred Tribun Pontianak, Safruddin, Jumat (7/8/2020).

"LPG 3 kg diperuntukkan hanya untuk orang miskin. Namun di lapangan elpiji 3 kg menjadi konsumsi mereka yang tidak masuk kategori miskin. Sampai kapanpun selama elpiji 3 kg ini orang-orang yang tidak miskin ikut mengonsumsi, berapapun kuota yang disiapkan, tidak akan pernah cukup," kata Maman Abdurrahman.

"Saya menceritakan pengalaman saya saat keliling di seluruh kabupaten/kota, hampir 14 kabupaten/kota yang pernah saya turun, mayoritasnya adalah elpiji 3 kg, mereka mengkritik bupati, gubernur, DPR dan Pertamina,” lanjut Ketua DPD I Golkar Kalbar tersebut.

Maman mengatakan, pernah membuat simulasi saat reses terhadap 100 warga.

"Saya tanyakan siapa yang pakai elpiji 3 Kg, hampir 100 orang yang hadir semua tunjuk tangan. Saya tanyakan kembali, siapa yang orang miskin tunjuk tangan, dari 100 orang yang hadir yang tunjuk tangan hanya 20-30 persen, dan itu hampir di seluruh kabupaten/kota," katanya.

Kemudian Maman memberikan pertanyaan ketiga, siapa yang merasa miskin, dan angkat tangan 60-70 persen. Dari simulasi ini, Maman mengatakan dirinya mengetahui penyebab kelangkaan elpiji 3 kg.

Menurut Ketua Bappilu DPP Golkar ini, orang miskin harus berani marah karena haknya yang disubsidi pemerintah diambil oleh orang yang tidak miskin.

"Orang miskin harus berani marahi orang tidak miskin yang memakai elpiji 3 kg," katanya.

Ia menjelaskan, orang yang tidak miskin seharusnya menggunakan elpiji Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg.

"Ini sudah menjadi patalogi sosial, kita ndak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Kita menegur masyarakat agar jangan pakai elpiji 3 kg, masyarakat marah sama kita," katanya.

Maman Abdurahman mengatakan, bukan dirinya yang melarang, tapi itu adalah aturan. 

"Bukan saya yang melarang, yang melarang adalah aturan. Sebenarnya gas elpiji 3 kg kebijakan pemerintah agar masyarakat miskin terbantu, cuma dalam penerapan di lapangan itu menjadi patalogi sosial, dimana masyarakat kita sudah nyaman pakai elpiji 3 kg," timpal Maman.

Problematika elpiji 3 kg itu pun, lanjut dia, menyebabkan adanya pertengkaran antar kepala daerah.

"Sampai akhirnya Pak Midji marah sama Bahasan, sampai akhirnya kepala Pertamina di Kalbar dimaki-maki, dimarah-marah, terjadi antren, dan akhirnya menjadi problematika sosial di hampir semua daerah. Pertamina tugasnya memastikan stok yang dialokasikan di Kalbar sesuai. Mau salahkan Pertamina, salahkan dimana," papar Maman Abdurahman.

Maka dari itu, Maman menyebut ada dua solusi mengatasi kelangkaan elpiji 3 kg di tengah masyarakat, yakni solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang.

Solusi jangka pendek, kata Maman, ialah dengan menambah kuota dari subsidi gas elpiji 3 kg tersebut