Kabargolkar.com - Sejak 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mengungkit potensi ekonomi
daerah melalui program strategis yang menyasar perluasan akses keuangan masyarakat. Beberapa program tersebut, antara lain, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Center, Bank Wakaf Mikro (BWM), Program Jaring, Laku Pandai, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). Terkait inisiatif tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta mendukung keberlanjutan dan pengembangan program-program tersebut agar cakupannya terus diperluas sehingga lebih banyak menjangkau desa-desa yang memiliki potensi unggulan.

“Saat ini, OJK telah membentuk 29 BUMDes Center yang tersebar di Nusantara. Program ini menjadi salah satu terobosan untuk mendorong percepatan ekonomi wilayah pedesaan karena BUMDes memang memiliki peran esensial sebagai pengelola potensi sumber daya alam masing-masing wilayah. Kami mendukung keberlanjutan program-program ini dan mendorong OJK terus memperluas jangkauan program agar lebih banyak desa dapat merasakan manfaatnya,” tutur Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK, Kamis lalu (1/10).

Melalui program Optimalisasi BUMDes Center, OJK akan memfasilitasi masing-masing BUMDes untuk tiga hal, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis, perluasan akses keuangan, serta digitalisasi. Dalam mengakses sistem keuangan, Puteri mengapresiasi perihal sinergi antara BUMDesa Center dengan layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) atau branchless banking yang disediakan oleh agen-agen milik Perbankan.

“Inisiatif ini sangat baik untuk mendorong inklusi keuangan masyarakat pedesaan dan mendekatkan mereka dengan layanan perbankan. Terlebih, saat ini skema bantuan sosial dan stimulus pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga disalurkan melalui agen-agen Laku Pandai. Untuk itu, integrasi Laku Pandai dengan BUMDes tentu akan sangat membantu penyaluran bantuan tersebut,” puji Puteri.

Tidak hanya itu, di masa pandemi seperti sekarang, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga mencermati kondisi keuangan masyarakat yang menjadi lebih rentan. Ia khawatir bahwa hal ini berpeluang membuat masyarakat lebih mudah tergiur dengan tawaran pinjaman uang dari layanan keuangan (fintech) ilegal yang menawarkan pinjaman cepat dengan bunga sangat tinggi. Untuk menghindari permasalahan tersebut, Puteri mendorong optimalisasi TPKAD dan program K/PMR di daerah pemilihannya.

“Selama pandemi, saya mendapat banyak keluhan dari daerah pemilihan (dapil) saya, Jawa Barat VII, mengenai kesulitan pembiayaan untuk keberlanjutan usaha mereka yang sempat terpuruk karena pandemi. Maka dari itu, peran TPKAD ini sangat saya harapkan keberadaannya untuk melawan bank-bank emok ilegal yang masih marak beroperasi. Selain itu, terkait pembiayaan, konstituen saya sangat menanti implementasi program K/PMR ini untuk usaha mereka. Maka dari itu, kami meminta OJK agar dapat memberi gambaran konkret mengenai rencana implementasi program ini, utamanya di Kab. Bekasi, Karawang, dan Purwakarta,” pinta Puteri seperti dalam keterangan rilisnya, Rabu (7/10/2020)