Kabargolkar.com - Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan baru terkait pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Rencananya pembelajaran tatap muka di sekolah akan kembali dibuka mulai Januari 2021.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan keputusan pembukaan sekolah merupakan sebuah keputusan yang dilematis.

“Sudah hampir 8 bulan kita mengalami pandemi, dan selama waktu tersebut sebagian besar sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh. Padahal, kemampuan setiap sekolah dalam melaksanakan PJJ sangat berbeda-beda. Akibatnya banyak anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar secara efektif,” ujar Hetifah, Sabtu (21/11/2020).

Hetifah yang merupakan legislator Partai Golkar daerah pemilihan Kalimantan Timur ini menyatakan permintaan untuk membuka sekolah sudah datang dari segala arah.

“Keluhan-keluhan sampai ke saya mulai dari pihak guru, orangtua, maupun peserta didik, berharap sekolah segera dibuka. Ini tidak bisa kita abaikan, banyak pihak yang sudah merasakan stres, terisolasi, bahkan angka KDRT meningkat. Saya rasa ini sebuah aspek yang tidak bisa kita sepelekan,” katanya.

Hetifah menambahkan, aspek kesehatan sudah dipikirkan matang-matang dalam membuat keputusan ini. Apalagi masyarakat saat ini sudah mulai terbiasa menjalankan protokol kesehatan.

“Tinggal bagaimana menerapkan hal itu dengan disiplin di dunia pendidikan. Koordinasi antara pusat dan daerah harus ditingkatkan, dan yang melanggar harus ada sanksi tegas,” jelasnya.

Lebih lanjut, politikus Golkar itu berharap orangtua dapat menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan protokol ini.

“Saya rasa semua orangtua ingin putra putrinya aman dan sehat. Mari sama-sama pantau keberjalanan kegiatan belajar di sekolah ini. Dari Kemendikbud dan Dinas-dinas Pendidikan saya harap bisa membangun strategi untuk meningkatkan keaktifan komite orangtua di setiap sekolah," Pungkas Hetifah.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan baru terkait pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan, untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawahnya kewenangannya," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam konferensi pers daring, Jumat (20/11/2020).