kabargolkar.com, MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) Sulbar, menggelar Rapat Komisi III tentang Penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran, dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). RDP tersebut di laksanakan di bawah tenda darurat pelataran gedung DPRD Sulbar, mengingat kantor DPRD Sulbar belum di tempati pasca Gempa, Kamis (18/3/2021).

Legislator Partai Golkar, H. Damris sangat marah, saat dirinya mengetahui bahwa sejumlah program yang telah di sepakati dalam pembahasan Komisi hingga ke Banggar, tiba-tiba saja dicoret oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

Lebih lanjut kata dia bahwa, pembebasan lahan Bandara Sumarorong, pihaknya saat menginginkan karena ini murni kepentingan masyarakat.

“Ini murni kepentingan kita semua, dan kepentingan daerah, sepeser rupiah pun kami tidak punya keuntungan di dalamnya,” katanya dengan nada keras. “Beda dengan kalian, membebaskan lahan karena kalian punya lahan semua, dan lahannya keluargaku,” tegasnya.

"Jika pembebasan lahan di coret, kami sangat malu, karena sebelumnya Komisi, sudah melakukan rapat bersama masyarakat dan kepala dinas di kabupaten Mamasa. Dalam rapat yang kami adakan sudah ada kata sepakat di Komisi ,juga di Banggar, telah disepakati, kalian ini, pembohong semua pimpinan disini,” tegasnya.

“Siapapun yang keberatan disini coba bilang, pembohong semua para pimpinan yang ada disini para pejabat pembohong semua,” tambah H. Darmis.

“Sebelumnya biaya pembebasan lahan sudah disepakati di Banggar dan sudah di sahkan. Kenapa bilang lagi tidak tau, kenapa bisa hilang? siapa yang tanda tangan? To kalau bukan para Pimpinan bukan para Pejabat, apa memang Setan yang tanda tangan, kalau bukan manusia. Karena tidak mungkin anggota DPRD yang tanda tangan. Kalian semua pembohong dan seolah olah tidak mempunyai rasa bersalah sedikitpun, jika anggaran ini tiba tiba hilang,” ujarnya lagi.

Pantauan portalmakassar, H. Damris sangat marah, karena menurut dia, seharusnya pada saat pimpinan menandatangi pengesahan harus dia baca dulu, dia lihat dulu, untuk memastikan semua ada atau anggaran tersebut.

Adapun sejumlah program yang tidak muncul dalam DPA yang membuatnya marah yakni soal pembebasan lahan Bandara Sumarorong Kabupaten Mamasa.

Karena pada saat dibahas di Komisi dan Banggar semuanya ada, tapi setelah keluar DPA itu sudah tidak ada. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan besar di kemanakan itu. “Kemarahan saya, karena tidak ada penghargaan dan juga bukan kepentingan pribadi saya” ucap anggota dewan Dapil Mamuju tersebut.

Kepala Bappeda Sulbar, Khaeruddin Anas juga sempat diusir dari ruang rapat Komisi III DPRD Sulbar, oleh H. Damris yang dikenal sangat tegas demi memperjuangkan kepentingan rakyat.