Kabargolkar.com - Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka B Kady meminta dugaan praktik mafia tanah pembebasan lahan Bendungan Karalloe, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, untuk diusut tuntas.

"Setuju diusut tuntas saja supaya clear dan clean, kalau bisa diduga seperti itu," ujar Hamka B Kady kepada KABAR.NEWS via telepon, Senin (10/1/2022).

Pernyataan Hamka merespons tuntutan sejumlah pemilik lahan yang meminta Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang Pompengan Kementerian PUPR, membayar biaya ganti rugi lahan Bendungan Karalloe.

Pada Minggu kemarin, puluhan pemilik lahan menggelar aksi damai di kawasan Bendungan Karalloe meminta Balai Pompengan membayar ganti rugi. Mereka membawa beragam spanduk bernada protes karena lahannya merasa dirampas untuk proyek strategis nasional tersebut.

Hamka yang juga Legislator Fraksi Golkar asal Sulsel itu mengaku, sudah lama mendengar jeritan puluhan warga yang lahannya belum dibayarkan oleh Balai Pompengan. Padahal proyek ini sudah diresmikan Presiden Joko Widodo.

"Saya juga belum menerima aduan resmi, tapi suara seperti itu terdengar," jelas Hamka.

Selaku anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PUPR, Hamka berjanji akan mempertanyakan masalah ini. "Olehnya itu saya juga sudah pertanyakan kepada Balai Pompengan dan nanti saya coba telusuri lagi infonya," katanya.

Sementara itu, Husain Sitaba, seorang pemilik lahan menuntut Balai Pompengan agar melakukan transparansi harga dan menyesuaikan luas lahan yang dinilai merugikan.

"Ada beberapa dokumen diubah. Seperti luas tanah yang berbeda dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)" bebernya, di Bendungan Karalloe, Kemarin.

Dia menuding ada praktek mafia tanah yang dilakukan oknum Balai Pompengan. Hal itu didasarkan karena pihak balai enggan berterus terang tentang biaya pembebasan lahan sesuai rekomendasi tim apprasial.

Hingga berita ini ditayangkan, KABAR.NEWS masih berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Balai Pompengan terkait masalah pembebasan lahan Bendungan Karalloe.(kabarnews)