Kabargolkar.com - Sejauh ini sebanyak lebih dari 1,7 penduduk Indonesia terpapar virus Corona. Menjelang libur Lebaran, pemerintah menerapkan larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus Corona karena belajar dari situasi sebelumnya ketika jumlah kasus penderita yang terpapar Corona selalu naik usai libur panjang. 

Maka itu, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan proses vaksinasi ketimbang sektor kesehatan lainnya. Menurut Anggota Komisi IX DPR, Fraksi Golkar Yahya Zaini, Kemenkes memang memiliki banyak fokus sebelum pandemi.

Antara lain tingginya angka Kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB), pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Pun, pengendalian rokok melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012, hingga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Tata Kelola Sistem Kesehatan.

Semua fokus Kemenkes itu dinilai penting, namun harus ditinjau ulang prioritasnya karena pandemi selama lebih dari satu tahun telah memberikan dampak luar biasa yang menekan seluruh lapisan masyarakat.

Kurniasih menambahkan, penanganan Covid-19 dan distribusi vaksin memerlukan konsentrasi penuh dari pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Ia pun mengaku, permasalahan Covid-19 dan vaksinasi menjadi agenda utama komisi kesehatan di DPR.

"Bagaimana ukuran pendataannya? Harus jelas, mulai dari kebutuhan vaksin, sumber daya manusia, dan tidak kalah penting cara distribusinya sehingga tepat sasaran dan terencana," ujarnya.

Terkait distribusi vaksin, temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat penggunaan alat penunjang di bawah standar sesuai ketetapan Badan Kesehatan Dunia. Oleh karenanya, pemerintah perlu kerja ekstra keras guna memastikan proses distribusi vaksin berjalan baik dan penanganan pandemi berjalan optimal.

Yahya Zaini juga mengingatkan, pemerintah perlu berkonsentrasi untuk memastikan distribusi berjalan baik dan tidak menurunkan kualitas vaksin. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, DPR terus melakukan pengawasan distribusi vaksin agar aman digunakan masyarakat.