Kabargolkar.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR  dari Fraksi Golkar  Melkiades Laka Lena meminta pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait membuat sistem yang lebih memudahkan agar ada percepatan dalam pembayaran klaim Rumah Sakit (RS) untuk penanganan pasien Covid-19 dan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes). 

Keterlambatan pencairan anggaran di dua hal tersebut mempengaruhi struktur penanganan kesehatan dan membuat struktur anggaran non  covid terganggu karena harus menyelesaikan pemasalahan tunggakan.

“Kami meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kemenkeu agar membuat sistem yang memudahkan agar lebih pasti. Insentif nakes diberikan maupun klaim  RS dibayarkan  dalam sebuah pola  yang cepat, sederhana, akuntabel dan mudah  dilaksanakan,” ucap Melki dalam rapat kerja pada Senin (5/7).

Dia mengatakan untuk pencairan insentif nakes bila memungkinkan dibuat  dengan pola sederhana misalnya setiap bulan sekali sudah ditentukan tanggal pencairannya. Sebab nakes menjadi garda terdepan dalam menghadapi Covid.

“Jangan sampai terjadi lagi insentif nakes terhambat sistem birokrasi  seolah-olah  melewati prosedur yang benar tetapi memperlambat,” ucap Melki.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai leading sektor diharapkan mengambil peran lebih aktif dibandingkan Kementerian/Lembaga (K/L) lain sehingga kehadirannya bisa dirasakan  dari aspek hulu sampai hilir. Kebijakan Kemenkes diharapkan bisa terasa sampai seluruh lini

“Kebijakan kesehatan bisa diimplementasikan sampai ke bawah. Dalam implementasinya saya melihat bahwa masih banyak hal yang diputuskan di Jakarta belum optimal,” ucapnya. [investor.id]