Kabargolkar.com - Masa pandemi Covid-19 membuat sektor pariwisata yang selama ini menjadi tumpuan utama perekonomian Bali ambruk. Oleh sebab itu, Fraksi Golkar DPRD Bali berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menggencarkan sektor pertanian sebagai sektor penunjang perekonomian.

Melansir laman pemberitaan TribunewsBali, Kamis (8/7/2021), Pemprov Bali didorong untuk memastikan masing-masing subak mendapatkan pupuk organik bersubsidi.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Rawan Atmaja saat membacakan pandangan umum fraksinya saat Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin 6 Juli 2021 kemarin.

Pihaknya menyebut jika sektor pertanian sendiri menjadi salah satu harapan untuk perekonomian Bali bertahan di masa pandemi. Sehingga sektor pertanian ini dipandang perlu untuk diperhatikan secara serius dan konsisten.

"Mengingat sektor pertanian adalah sektor yang survival di tengah badai pandemi covid 19," jelasnya.

Sedangkan, terkait pupuk organik bersubsidi sendiri, Fraksi Golkar DPRD Bali meminta agar Pemprov melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) Bali untuk memastikan semua subak bisa memanfaatkannya.

"Terkait pelaksanaan pupuk organik bersubsidi, pada Distanpangan memastikan pupuk sebanyak 19 ton telah didistribusikan dan dimanfaatkan pada masing-masing subak agar menjadi perhatian yang serius," tegas Rawan Atmaja.

Di sisi lain, mengenai rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Sarbagita sendiri.

Pihaknya meminta agar Pemprov Bali melakukan pemerataan pembangunan antara Bali Utara, Barat, dan Timur

"Dalam Perda RTRW kami Fraksi Partai Golkar menyarankan pengembangan dilakukan dalam upaya keseimbungan pertumbuhan ekonomi baru  Bali Utara, Barat dan Timur," ujarnya.

Hal itu juga sebagai kesinambungan terkait Dinas Koperasi dan UMKM lebih optimal dalam mendorong Koperasi untuk lebih banyak bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan konsumen.

Selain itu dalam pemasaran produk, sehingga dapat membantu menyerap produk lokal yang ada di wilayahnya.

Hal ini penting untuk ditindaklanjuti di tengah pandemi covid 19 dimana kebutuhan pokok konsumen menjadi hal mendasar dan sejalan juga dengan amanat Perda buah lokal.