kabargolkar.com, PALI - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sektor pajak maupun retribusi.

Hal ini sebagai upaya pemda untuk menghilangkan ketergantungan terhadap dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang banyak dipangkas.

“Kami dari Fraksi Golkar menyarankan Pemkab untuk memaksimalkan PAD. Sebab, anggaran dari pusat sering dipangkas untuk penanganan Covid-19,” kata Anggota DPRD PALI Fraksi Partai Golkar, Suano saat Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PALI tahun anggaran 2020, dengan agenda menyampaikan pemandangan umum fraksi DPRD PALI, Senin (12/7).

Menurutnya, sektor PAD bisa dimaksimalkan dengan menelurkan berbagai inovasi dan peningkatan pelayanan pembayaran pajak. “Pemda dituntut untuk terus berinovasi. Sehingga, masyarakat semakin mudah melakukan pembayaran pajak yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan daerah,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada jajaran eksekutif Pemkab PALI, untuk benar-benar memperhatikan skala prioritas dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam merencanakan anggaran.

“Pelaksanaan anggaran harus diperhatikan skala prioritasnya. Agar berjalan efektif dan efisien,” pungkasnya.