Kabargolkar.com - DPRD dan Pemerintah Kota Palopo, utamanya anggota Badan Anggaran (Banggar) melakukan rapat pembahasan terkait KUA Perubahan-PPAS 2021 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan di ruang musyawarah gedung wakil rakyat di Jalan Andi Baso Rachim itu dihadiri Sekda Palopo, Asisten III, bersama jajaran Pemkot lainnya, yakni dari Bappeda, BPKAD serta Bapenda Palopo dan lainnya.

Dalam Pembahasan KUA-PPAS tahun 2022, legislator Golkar, Baharman Supri meminta pemerintah di bagian perencanaan anggaran, agar jangan gagal lagi (menyusun perencanaan), sehingga anggaran tidak mubazir. Kuncinya, kata dia, ada di perencanaan yang matang.

“Kita jangan asal memasukkan perencanaan yang terdengarnya seperti wow, tetapi sulit kita realisasikan dalam kondisi keuangan dan anggaran terbatas seperti saat ini di masa Pandemi yang nampaknya masih akan terus berlangsung, sebab nanti akan mubasir juga,” ujar Baharman.

Dia juga bilang, menurutnya, penanganan covid-19 yang masih semrawut, sementara sudah digelontorkan anggaran tahun 2021 sebesar Rp39 miliar lebih.

“Dengan anggaran yang cukup besar itu harusnya kita tidak zona merah lagi, kita sudah harus memastikan masalah yang berulang seperti positif dan tidak positif (covid) harus diperiksa di laboratorium di Makassar, seharusnya kita juga memiliki Lab khusus PCR sendiri, yang harganya sekarang sudah menurun sampai 500 juta, sementara dana kita terlalu banyak habis di honorarium Satgas termasuk di dalamnya tim yang tidak efektif,” semprotnya.

Wakil Ketua Komisi 1 itu juga mempertanyakan anggaran Amdal Pasar Terapung 1 miliar lebih sampai hari ini belum jelas, padahal sudah hampir satu tahun belum juga ada kabar dan beritanya.