[caption id="attachment_30610" align="aligncenter" width="749"] Ilustrasi: Lem Aica Aibon. (net)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Selain pengadaan lem aibon yang mencapai Rp82 miliar, anggaran pengadaan bolpoin yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 tak kalah mencengangkan, yakni sebesar Rp123 miliar, tepatnya Rp123.886.800.000. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menduga, adanya kedua anggaran yang tak masuk akal ini bukan hanya di bagian Dinas Pendidikan saja. Bisa saja sektor Dinas lainnya pun juga begitu memasukan anggaran yang diluar dugaan. "Mungkin saja banyak yang kaya gini, di semua dinas kira- kira gitu," kata Basri saat berbincang dengan Okezone, Kamis (31/10/2019). Karenanya, dia mendorong agar Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemprov DKI dapat transparan dalam menyusung anggaran ini. "Fairnya itu mangkanya saya selalu mengedepankan transparansi anggaran artinya masukun semua ke situs atau web bisa dikoreksi ke segala macam," ujar Basri. "Artinya kalau kita bertanya kan boleh, kontrol sosial. Supaya kita tahu kalau programnya masuk akal ya kita kasih, kalo enggak masuk akal enggak kita kasih," imbuh dia. Basri mengatakan jika tak ada yang sembunyikan alangkah baiknya terkait penyusunan anggaran mengedepankan transparasi. Dengan begitu pemerintahan yang baik pun akan terlaksana. "Ini soal transparansi aja, pemerintahan ini harus dikedepankan soal transpirasi anggaran, gausah takut kalo memang tidak ada yg disembunyikan. Betul tidak itu aja," tandasnya. (okezone)