Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang duduk di Komisi IX DPR, melayangkan protes keras dan kekecewaannya kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Kader partai berlambang beringin di Komisi IX DPR itu, menyoroti realisasi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Desember 2022 sebesar 92 persen dari total anggaran Rp130 triliun.

Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara mengaku kecewa, dengan rendahnya resapan anggaran Kemenkes di tahun 2022.

"Kesmas hanya 63,61 persen dari 1,679 triliun, itu sangat rendah, padahal kesmas itu tonggak untuk mencegah stunting," ucap legislator asal sukabumi itu saat melakukan rapat dengan Kemenkes di ruangan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Selasa (24/1/2023) kemarin.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX Fraksi Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Pria yang akrab disapa Melki langsung mengkritisi minimnya serapan anggaran Kemenkes. Ia meminta membandingkan detail serapan anggaran 2021, 2022, dan 2023.

"Sehingga kita bisa melihat apa yang diserap dan apa yang tidak, ini yang kami minta," tegas Melki.

Tak sampai disitu, Melki juga menolak alasan penyajian efisiensi sebagai alasan minimnya serapan anggaran.

"Ternyata banyak yang belum terserap, dengan alasan tidak ada dalam e-catalog. Seharusnya perencanaan Kemenkes sudah melihat mana yang paling murah dan sisa-sisanya bisa direvisi, sisa Rp9 triliun cukup besar, lho," tutup Melki.

Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin berkilah realisasi anggaran di bawah target 98 persen tersebut dilatari beberapa faktor.

Pertama, karena pendapatan yang baru masuk di badan layanan umum (BLU) Desember 2022. Sehingga realisasi tak bisa dibukukan pada bulan tersebut, hanya bisa dimasukan sebagai saldo.

“Hal lainnya adalah kontrak tender yang tadinya dianggarkan sebesar Rp11 triliun, ternyata realisasinya hanya Rp9,5 triliun. Jadi ada penghematan di sini,” jelas Budi.

Melesetnya anggaran tersbut juga dipengaruhi oleh pengadaan vaksin. Di mana Kemenkes bisa menghemat Rp1,6 triliun dan klaim pasien yang menurun mencapai Rp1,3 triliun.

“Hal tersebut yang menyebabkan kenapa anggaran Kemenkes menjadi agak di bawah dari realisasi. Sebagian besar karena penghematan dan adanya inisiatif baru, dan juga kondisi di mana pandemi lebih terkendali,” tutup Budi.