kabargolkar.com, JAKARTA - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri meminta maaf atas dana hibah Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio yang fiktif. Anggota DPR Fraksi Golkar Supriansa mengatakan menilai seharusnya hal itu tidak dilakukan karena Kapolda tidak bersalah.

"Pak Kapolda juga tidak perlu minta maaf karena beliau tidak salah. Seandainya uang Rp 2 T itu ada di depan mata, mungkin lain ceritanya," kata Supariansa kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).

Anggota Komisi III ini juga meminta kasus tersebut tidak perlu diperpanjang. Dia lantas mengapresiasi sikap Kapolda yang memaafkan pihak keluarga Akidi Tio.

"Kapolda justru bagus kalau bisa memaafkan keluarga alm Akidi Tio. Tidak perlu diperpanjang masalahnya. Anggaplah jalan cerita itu didapatkan dalam tidur. Dan sekarang semua pihak sudah bangun dan tersadar dari mimpi yang indah," ujar Supariansa.

Dia mengatakan pihak terkait untuk menganggap sumbangan itu sebuah prank. "Cukup dikenang saja bahwa kita semua sudah terkena prank," ujarnya.

"Saya anggap sumbangan Rp 2 T itu ibarat hanyalah sebuah mimpi saja. Karena terlalu cepat bangun, maka keindahan mimpi mendapatkan bantuan Rp 2 T cepat pudar. Seandainya masih dalam mimpi, maka tentu masih indah," lanjut Supriansa.

Kapolda Sumsel Minta Maaf

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri, buka suara terkait sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio. Eko langsung meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Secara pribadi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya jelas kepada bapak Kapolri, pejabat utama Mabes Polri, anggota Polri se-Indonesia dan masyarakat Sumatera Selatan," kata Eko membuka konferensi pers di Polda Sumsel, Kamis (5/8/2021).

Dia juga meminta maaf kepada tokoh agama, Gubernur Sumsel Herman Deru, hingga Danrem Garuda Dempo Brigjen TNI Agus karena ikut terlibat dalam kasus tersebut. "Tokoh agama, Gubernur, dan Danrem yang ikut terlibat dalam kegaduhan ini," imbuh Kapolda.

Eko menilai kegaduhan itu berasal dari dirinya. Dia mengaku tidak hati-hati dengan rencana bantuan Rp 2 triliun yang akhirnya menimbulkan kegaduhan.

"Kegaduhan ini tentu karena kesalahan saya sebagai individu. Sebagai manusia biasa dan saya mohon maaf. Ini terjadi karena ketidakhati-hatian saya selaku individu ketika mendapat informasi awal," katanya.