kabargolkar.com, JAKARTA - Keputusan TNI menghapus tes keperawanan dalam seleksi penerimaan calon prajurit perempuan disambut baik. Jika perlu, angkatan bersenjata mengevaluasi kebijakan lain yang dianggap tak sesuai perkembangan zaman.

"Kalau itu (aturan) hanya karena peraturan peninggalan yang dahulu buat apa diteruskan kalau tidak ada manfaatnya," kata anggota Komisi I DPR Dave Laksono saat dihubungi, Jumat, 13 Agustus 2021.

Politikus Partai Golkar itu mengakui tidak mengetahui secara jelas aturan-aturan yang dianggap tak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, TNI tetap diminta mengevaluasi kebijakan agar disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Ketua Umum Kosgoro itu mendukung penghapusan tes keperawanan dalam proses seleksi masuk TNI. Pasalnya, kebijakan itu dinilai diskriminatif. "Maksudnya, karena itu kan yang hanya bisa diuji perempuan. Terus yang laki-laki tidak. Lalu kenapa yang hanya perempuan yang diuji," kata dia.

Selain itu, aturan tersebut dinilai tak memiliki hubungan dengan kinerja prajurit. "Apakah membuat dia itu tidak layak menjadi prajurit, apakah tidak mampu bekerja dan berjuang. Kan enggak juga," ujar dia.