Kabargolkar.com - Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengapresiasi
konsep vaksinasi ideologi yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam merespon kebangkitan radikalisme di Indonesia. Apalagi, kata Boni, pasca kemenangan Taliban di Afghanistan yang telah membangkitkan militansi kelompok radikal dan teroris.

“Konsep vaksinasi ideologi dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo, merupakan terobosan berpikir yang cerdas dalam merespons kebangkitan radikalisme di Indonesia,” kata Boni dalam Webinar Kebangsaan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di, Jakarta, Senin (6/9).

Kemenangan Taliban di Afghanistan, kata Boni, telah meningkatkan militansi kelompok radikal dan teroris di tanah air. Bahkan sel-sel tidur ISIS, dalam banyak studi para ahli terorisme, tutur Boni, mengalami rekonsolidasi yang serius. “Ini jelas potensi ancaman bagi demokrasi kita,” tandas dia.

Menurut Boni, vaksinasi ideologi harus menyasar kaum milenial yang rentan menjadi korban disinformasi, desepsi, dan propaganda yang dilancarkan kelompok radikal di media sosial ataupun dalam dakwah-dakwah dunia nyata.

Sementara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang memberikan sambutan secara virtual dalam acara webinar tersebut mengakui bahwa keberhasilan Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan sedikit banyak mempengaruhi kondusifitas politik dalam negeri.

Karena itu, kata Bamsoet, sapaan akrabnya, perlu kewaspadaan karena tumbuh radikalisme di dalam negeri juga dipicu oleh dinamika global termasuk kemenangan Taliban di Afghanistan.

“Sehingga tidak ada salahnya mengedepankan sikap kewaspadaan. Namun juga penting untuk kita ingat bersama, bahwa alat pertahanan terbaik dalam menangkal radikalisme bukanlah semata mengandalkan tindakan represif, melainkan dengan penguatan benteng ideologi,” ujar Bamsoet.

Apalagi, kata Bamsoet, paham radikalisme tidak semata-mata terpapar dan terdistribusi melalui proses indoktrinasi yang dilakukan secara langsung, atau melalui pendekatan dan metodologi konvensional lainnya. Menurut dia, perkembangan teknologi informasi memungkinkan paparan faham radikalisme dapat dijangkau dan diakses hanya dalam batas sentuhan jari di layar smartphone.

“Inilah yang memungkinkan, misalnya, remaja wanita di Inggris atau Australia, dapat dengan mudahnya bergabung dengan ISIS di Irak. Era disrupsi yang menghantarkan fenomena ‘the internet of things’ menjadikan ancaman paparan radikalisme terasa begitu dekat, di mana jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dan kendala,” jelas Bamsoet.

Fakta dan hasil penelitian serta survei sejumlah lembaga, kata Bamsoet, menunjukkan bahwa radikalisme di Indonesia masih mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Nasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tercatat sepanjang tahun 2020, terjadi penurunan angka penyebaran paham radikalisme secara signifikan.

Tercatat pada tahun 2017 berada di kisaran 50 persen, turun menjadi 14 persen lebih pada tahun 2020. Namun dari aspek ‘kualitas’ atau tingkat ‘kenekatan’, manifestasi dari paham radikalisme justru lebih mengkhawatirkan. Misalnya ditandai dengan adanya aksi bom bunuh diri yang melibatkan, atau mengorbankan, wanita dan anak-anak.

“Survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 mengindikasikan 63,07 persen guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain. Selanjutnya tahun 2019, penelitian kualitatif SETARA Institute di 10 kampus perguruan tinggi negeri, menemukan terdapat wacana dan gerakan keagamaan di perguruan tinggi negeri yang berpotensi mengancam negara Pancasila,” bebernya