Kabargolkar.com -  Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyoroti lama waktu yang dibutuhkan pemerintah pusat, untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

Melansir laman Soksinews.com, Rabu (8/9/2021) menurut anggota Komisi XI DPR ini, lamanya durasi pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kaltim sebagai hal yang wajar.

Bahkan, Sekjen DEPINAS SOKSI itu mengatakan, rencana perpindahan tersebut perlu dilanjutkan karena hal tersebut adalah keinginan bersama.

Namun, Misbakhun menyarankan pemerintah, agar DKI Jakarta jangan dijadikan sebagai kota yang terlantar.

“Kan ibu kota negara itu kan keinginan bersama, dan ini sekarang jadi harapan karena nanti akan ada ibu kota pemerintahan, ada ibu kota ekonomi. Jakarta tak akan kehilangan sebagai kota besar pengendali kegiatan ekonomi,” kata Misbakhun saat dikonfirmasi wartawan, belum lama ini.

Misbakhun lantas mengambil contoh dari beberapa negara maju, yang juga menerapkan hal yang sama dengan adanya dua pusat.

Ia mencontohkan Washington DC yang menjadi ibu kota pemerintahan sementara New York sebagai ibu kota ekonomi Amerika Serikat.

Ia juga melihat bagaimana Sydney mampu jadi ibu kota ekonomi sementara Canberra menjadi ibu kota pemerintahan Australia.

“Di banyak negara itu terjadi, kita jangan terlalu mengkhawatirkan, kita jangan terlalu mempertentangkan situasi ini berlanjut atau tidak,” ucapnya.

Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa adanya ibu kota baru tersebut sebagai jalan keluar dari banyaknya permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta.

"Misalnya jika daya dukung DKI Jakarta tak lagi efektif dan efisien dengan segala permasalahannya, ibu kota baru termasuk jalan keluarnya," tutup Misbakhun.