kabargolkar.com, SEMARAPURA - Pemkab dan DPRD Klungkung menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2021, di Gedung DPRD Klungkung, Selasa (7/9).

Rapat ini diisi sorotan para anggota fraksi terkait sejumlah permasalahan pelaksanaan program. Dari eksekutif dipimpin Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, dari legislatif dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom. Dalam rapat paripurna tersebut masing-masing fraksi menyoroti sejumlah persoalan yang disampaikan melalui pemandangan umum fraksi.

Di antaranya, Fraksi Gerindra melaluai I Wayan Suarta, menyoroti persoalan penanganan pelayanan di RSUD Klungkung pada masa pandemi Covid-19 ini. Fraksi ini menyatakanmasih saja ditemukan hal-hal yang melukai hati masyarakat, khususnya para pasien yang diduga terkena dampak pemerasan. Kondisi ini membuktikan sangat lemahnya pengawasan yang dilakukan internal maupun eksternal.

"Langkah saudara Bupati, apakah dengan memberikan sanksi adminitrasi sudah cukup. Bagaimana dengan para pengawas di internal RSUD tersebut. Mohon penjelasan Sudara Bupati," tanya Suarta.

Fraksi PDIP melalui Komang Sutama mengatakan perlu dihindari adanya ketidakakuratan data sasaran penerima bantuan. Karena ketidakakuratan mengakibatkan terjadi penyaluran bantuan dampak Covid-19 yang tidak tepat sasaran, dan melenceng dari kriteria, salah urus, dan pemborosan. "Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya strategi integrasi bantuan antara APBN dengan APBD tingkat I dan APBD tingkat II," ujar Sutama.

Fraksi Golkar melalui I Kadek Widya Sumartika mengatakan, pendapatan pada APBD induk tahun 2021 dirancang sebesar Rp 1,18 triliun lebih atau mengalami penurunan menjadi Rp 1,15 triliun atau berkurang sebesar Rp 33 miliar lebih. Dengan terbatasnya alokasi anggaran belanja tersebut, maka dari Fraksi Golkar menekankan penggunaan anggaran agar betul-betul efektif dan tepat sasaran. "Apalagi semua anggaran sudah banyak yang di refocusing untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi," kata Sumartika.

Belanja hibah kepada masyarakat berupa uang untuk pembangunan fisik yang akan dianggarkan tahun 2022, Fraksi Partai Golkar mengharapkan komitmen Bupati untuk merealisasikan pada tahun tersebut.