[caption id="attachment_4357" align="aligncenter" width="660"] Bupati Konawe Selatan, H. Surunuddin Dangga dan Ketua DPRD Konawe Selatan, H. Irham Kalenggo dalam rapat paripurna DPRD Konsel.[/caption] KABARGOLKAR -�Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar sidang paripurna istimewa dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Pemerintah Daerah (Pemda) setempat tahun 2017. Sekaligus jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang LKPJ tahun 2017 tersebut. Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo didampingi Wakil Ketua II, Nadira serta dihadiri anggota DPRD, Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga dan juga pimpinan SKPD. Bertempat di gedung paripurna sekretariat DPRD. Senin, 23/04/18. Pandangan umum fraksi diawali dengan fraksi Nasdem yang di bacakan oleh, Tasman Lamuse. Fraksi Nasdem mengharapkan agar fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD dilakukan melalui beberapa rapat kerja komisi dengan pemerintah. �Seperti kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat (RDP) umum atau hearing sehingga fungsi pengawasan bisa lebih efektif dan dapat memberikan manfaat bagi pengeluaran-pengeluaran Pemda,� ujar Tasman Lamuse. Sedangkan fraksi partai Gerindra yang di bacakan oleh, Hj Haslinda memandang program-program pemerintah pada tahun 2017 harus ditingkatkan lagi, karna masih menyisahkan beberapa catatan yang perlu di kaji, diperbaiki dan dilanjutkan. Terkait dengan program-program pemerintah, kata Haslinda, ada beberapa konsentrasi penting, yaitu pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan, infrastruktur, sarana dan prasarana yang masih perlu pembenahan. �Fraksi partai Gerindra juga mengharapkan agar realisasi program kegiatan pada tahun anggaran berikutnya dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan kajian secara sistematis, terstruktur, rasional dan komprehensif,� harap Haslinda. Padangan umum fraksi partai Golkar yang dibacakan oleh, Samsu SP mengharapkan agar pemerintah memperhatikan anggaran belanja APBD yang telah ditetapkan oleh Perda APBD dalam tahun berjalan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi pembangunan daerah. �Fraksi partai Golkar juga mengharapkan agar dalam penyelenggaraan, selain melakukan kerjasama daerah dengan pihak ke tiga perlu di tingkatkan terus komunikasi dengan instansi vertikal di daerah, yakni forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda),� jelas Samsu saat membacakan pandangan umum fraksi partai Golkar terkait LKPJ Pemda Konsel Tahun 2017.[tegasco]