kabargolkar.com, TABANAN - Pembahasan rancangan APBD Perubahan 2021 di DPRD Tabanan akan segera bergulir. Menyusul persetujuan masing-masing fraksinya.

Kendati secara prinsip memberikan persetujuan dan menyepakati untuk dibahas lebih lanjut, fraksi-fraksi di DPRD Tabanan memberikan catatan kepada Pemkab Tabanan yang menyodorkan rancangan aturan yang memuat anggaran perubahan tersebut.

Seperti yang disampaikan dalam sidang paripurna pada Selasa (14/9) lalu. Fraksi Partai Golkar melalui ketuanya, I Made Asta Dharma, tidak hanya menyampaikan persetujuan dan kata sepakat untuk pembahasan rancangan anggaran perubahan 2021.

Di saat yang sama, fraksinya juga menyodorkan beberapa masukan untuk dipertimbangkan sebagai penyempurnaan dalam pembahasan rancangan anggaran perubahan 2021.

Uraian masukan tersebut terdiri dari dua hal utama yang masih seputar anggaran. Yakni bidang pendapatan dan belanja daerah. Salah satunya yang berkaitan dengan pinjaman daerah yang pastinya berimplikasi pada dana alokasi umum (DAU) di tahun anggaran berikutnya.

Secara runut disebutkan, masukan pada bidang pendapatan, fraksinya berharap adanya optimalisasi yang dilakukan tim pendapatan daerah.

"Mengoptimalkan tim pendapatan dengan menyiapkan SDM yang andal dan melaksanakan perbaikan-perbaikan serta evaluasi pada pelaksanaan e-ticketing pada DTW, e-parkir, serta sumber-sumber pendapatan yang sah," ujar Asta Dharma.

Pihaknya juga memberikan motivasi kepada Pemkab Tabanan untuk tetap optimis dalam mengejar target pendapatan di tengah situasi pandemi Covid-19 pada sisa tahun anggaran sekarang.

Disebutkan, optimisme tersebut perlu dibarengi dengan sejumlah langkah inovatif. Di antaranya jemput bola langsung ke masyarakat yang menjadi objek pajak, retribusi, dan sumber-sumber pengasilan yang sah menurut undang-undang.

"Kemudian memberikan kemudahan dan keringanan di dalam pemungutan pajak dan retribusi di saat situasi ekonomi yang belum pulih," sambungnya.

Selanjutnya terkait pinjaman daerah, pihaknya berharap, pemanfaatannya dilakukan secara arif dan bijaksana. Serta digunakan untuk belanja yang memang prioritas dan sangat mendesak.

"Karena nantinya setiap tahun dana DAU Daerah Kabupaten Tabanan akan otomatis dipotong untuk membayar cicilan, sehingga perlu dipikirkan sumber-sumber pendapatan lainnya, sehingga tidak terganggunya keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya," tegasnya.

Berikutnya masukan pada bidang belanja. Pihaknya berharap Pemkab Tabanan melakukan pembayaran kembali kepada BPJS terkait dengan diputusnya sebagian BPJS KIS bagi masyarakat kurang mampu. "Karena tidak sedianya dana alokasi secara penuh," ujarnya.

Kemudian, penuhnya kapasitas TPA Mandung agar segera dipikirkan dan dilaksanakan antisipasi seperti pemilahan sampah organik dan anorganik langsung di rumah tangga masyarakat untuk selanjutnya dapat diproses di TPA.

"Selain itu supaya disiapkan armada-armada angkut sampah yang layak pakai dan alat berat di TPA supaya siap pakai kerja. Berikutnya, melanjutkan perbaikan jalan-jalan hotmix, dan perbaikan jaringan irigasi pertanian," pungkasnya.