Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Soroti Beban Pinjaman Daerah, Mekeng Ingatkan Fraksi Golkar DPRD NTT: Jangan Ikut-ikutan Menyusahkan Rakyat
  Bambang Soetiono   07 Juli 2021
Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Melchias Markus Mekeng

kabargolkar.com, KUPANG - Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Melchias Markus Mekeng mengingatkan
seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT dan seluruh Kabupaten dan Kota se NTT agar tidak ikut-ikutan menyusahkan rakyat dengan beban pinjaman daerah.

“Seluruh anggota Fraksi Golkar di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota agar bersatu padu mengawal rencana pinjaman ini. Jangan ikut-kutan menyusahkan rakyat dengan beban pinjaman itu. 

Bantu pemerintah untuk kreatif mencari cara untuk membiayai pembangunan. Dorong untuk lakukan penghematan. APBD yang ada perlu dikelolah dengan cermat,” sebut Mekeng dalam rapat pleno diperluas secara virtual yang digelar DPD I Golkar NTT, Selasa (6/7/2021).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPD I Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan diikuti oleh Wakil Gubernur NTT yang juga Pengurus DPP Golkar, Josef Nae Soi dan seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se NTT yang diusung Partai Golkar, serta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota seluruh NTT.

Politisi senior Partai Golkar yang telah menjadi anggota DPR RI lima periode ini menyebutkan, di tengah ‘hasrat’ besar pemerintah daerah melakukan pinjaman ke PT SMI, ia mengingatkan untuk tidak berharap banyak pada pinjaman itu. Tetapi sebaiknya mengoptimalkan APBD yang ada.

“Saya mau ingatkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTT agar tidak berharap pada pinjaman pusat (PT SMI). Sebab ketersediaan dana pusat sangat terbatas. Dana yang ada hanya Rp 15 triliun untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Prosesnya juga tidak mudah,” tegas Melki Mekeng.

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI menyebutkan, mestinya pemerintah daerah jangan over optimis kepada pinjaman itu sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tapi harus pula melakukan penghematan dari alokasi APBD yang ada, meski masih dalam masa pandemi Covid-19.

“Kepala daerah harus lebih keratif mencari cara untuk membiayai pembangunan dengan fokus pada skala prioritas. Misalnya meminimalisir belanja barang dan juga belanja modal. Artinya harus lebih selektif pada kebutuhan rakyat yang lebih urgen. Mindset harus dirubah, dan jangan berharap pada pinjaman,” tegas Mekeng.

Menurut dia, pinjaman ke pusat (PT SMI) itu sesuatu yang belum tentu terjadi. Sebab kendalanya adalah anggaran belum tentu tersedia, harus menunggu dari berbagai sumber. “Saat ini penerimaan negara lagi turun dan pasti berdampak kepada DAU. Jadi pemerintah kita harus realistis bahwa pinjaman itu belum tentu dananya ada. Kita masih dalam masa krisis,” ujarnya.

Mekeng juga menyebutkan, lantaran jumlah kasus Covid-19 di NTT yang kian melejit diminta para kader partai Golkar yang menjadi pemimpin di daerah untuk fokus pada penanganan Covid. “Jangan menjadikan situasi Covid embuat orang menjadi takut. Sebagai pemimpin di daerah, baik di eksekutif maupun di legislatif harus punya tekad yang bulat, fokus nomor satu adalah Covid. Jangan menjadikan situasi covid yang membuat orang takut. Kita harus bisa menurunkan, kalau bisa tidak ada Covid di NTT agar orang yang sudah jatuh bisa bangkit lagi. Tetapi kalau kita sudah susah terus Covidnya juga tinggi kita susah dobel,” sebut Mekeng

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.