Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Fraksi Partai Golkar DPRD Payakumbuh Soroti Beragam Masalah Terkait Pengelolaan Daerah
  Bambang Soetiono   12 Oktober 2021

kabargolkar.com, PAYAKUMBUH - Pandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh yang disampaikan juru bicaranya, Wirman Putra Dt. Mantiko Alam, dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD setempat, Senin (11/10/2021) jadi pembicaraan hangat bagi para undangan yang hadir dalam rapat paripurna DPRD tersebut.

Betapa tidak, dari beberapa kali sidang yang berlangsung di rumah bagonjong DPRD Kota Payakumbuh tersebut, barangkali, baru kali ini para wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh tergolong berani menyampaikan saran, masukan dan kritikan kepada Pemko Payakumbuh yang dipimpin Walikota Riza Falepi dengan bahasa yang sangat tegas, lugas, dan mengena untuk membela kepentingan rakyat dan daerah.

Tak percaya? Simak penyampaian Wirman Putra Dt. Mantiko Alam, dengan sangat gamblang dia meminta kebijakan Kepala Daerah harus sinkron dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, termasuk pengeluaran anggaran harus value for money. Artinya, setiap uang yang dikeluarkan harus ada nilainya.

“Belanja harus mengacu kepada 3 E yaitu: Efektif, Efisien dan Ekonomis. Kegiatan Fisik maupun Non Fisik harus jelas input, proses, out put, out come, benefit dan impacnya. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan pepatah Minang: minyak abih samba indak lamak. Arang habis basi binaso. Rumah sudah tokok babunyi. Maknanya, adalah kegiatan yang dilakukan asal jadi. Kami harap setiap OPD menyikapi hal tersebut di atas,” ungkapnya.

Wirman juga mengkritik keras adanya kebijakan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota yang melakukan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tunjangan Kinerja PNS dengan alasan pemotongan transfer keuangan daerah, berupa dana alokasi umum.

“Pada prinsipnya, Fraksi Partai Golkar belum sependapat mengingat hal tersebut kurang etis karena menyangkut kesejahteraan Tenaga Harian Lepas dan PNS. Sewajarnya Pemerintah Daerah atau Walikota tidak pada tempatnya melakukan hal yang demikian, karena ini akan berdampak kepada kesejahteraan personil dihadapkan kepada kondisi dan situasi yang sulit seperti sekarang ini, akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyentuh segala sendi kehidupan,” tegas Wirman.

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.