Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah dan DPR harus memiliki rencana matang untuk memulai pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota Komisi XI DPR ini berharap perencanaan pembangunan ibu kota baru tersebut harus benar-benar kuat dari sisi aturan.

Menurut Misbakhun, pembangunan ibu kota baru di pulau Kalimantan membutuhkan waktu yang tidak singkat antara 15 tahun hingga 20 tahun.

"Pembangunan tersebut membutuhkan perencanaan dan konsep yang matang dengan nilai filosofis yang memadai," kata Misbakhun saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (13/10/2021).

"Salah satunya (juga) dengan membuat aturan yang jelas dan kuat sehingga proyek pembangunan tidak menjadi terbengkalai atau mangkrak di tengah jalan," sambungnya.

Sekjen DEPINAS SOKSI ini menjelaskan, skema anggaran juga harus disiapkan agar cukup dan tidak macet.

"Begitu juga dengan infrastruktur pendukung seperti teknologi digital, transportasi publik, maupun dampaknya terhadap lingkungan dengan konsep green energy dan low emission," pintanya.

Tak sampai disitu, menurut Misbakhun,  pembangunan ibu kota negara (IKN) juga merupakan keinginan bersama untuk membentuk wilayah pusat pemerintahan di Kaltim dan wilayah pusat ekonomi di Jakarta.

"Pemilihan ibu kota baru di tengah wilayah Indonesia juga akan menunjukkan pemerataan pembangunan," sebutnya.

Sekjen Soksi ini menambahkan, beberapa negara maju juga menerapkan hal yang sama. Amerika Serikat (AS) misalnya, Washington DC yang menjadi ibu kota pemerintahan. Sementara, New York sebagai pusat ekonomi. Selain itu, Australia juga menerapkan konsep yang serupa. Sydney menjadi pusat ekonomi, sementara Canberra menjadi pusat pemerintahan.

"Melalui konsep tersebut, ibu kota baru bisa menjadi jalan keluar, apabila daya dukung Jakarta tak lagi sepenuhnya efektif dan efisien," tutupnya.