Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyoroti persoalan pinjol ilegal yang semakin menjamur di Indonesia.

Untuk memberantas pinjol ilegal yang telah menyusahkan rakyat itu, anggota Komisi XI DPR ini meminta kepada OJK dan aparat penegak hukum untuk terus berkoordinasi satu sama lain.

"Ini tentu harus ditindaklanjuti oleh aparat dan OJK," kata Misbakhun dalam keterangan persnya, belum lama ini.

Sekjen DEPINAS SOKSI ini juga menjelaskan, polemik pinjol ilegal yang saat ini heboh berbeda dengan langkah pemerintah dalam bidang perekonomian. 

"Saya tekankan pinjol ini perilaku konsumtif, kan. Jadi, berbeda hal jika harus disangkutkan dengan peningkatan perekonomian," tegas Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun mengungkapkan, arah kebijakan pemerintah soal membantu perekonomian masyarakat sudah jelas. 

Menurutnya, hal itu terlihat dari beberapa bantuan yang disalurkan pemerintah melalui berbagai bidang. 

"Pemerintah jelas mengeluarkan bentuk bantuan sosial alias bansos, Kartu Prakerja, dan bantuan UMKM," jelasnya. 

"Oleh karena itu, untuk mengaitkan pinjol dengan peningkatan perekonomian berbeda arah," tutupnya.