kabargolkar.com, SAMPIT - Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan masukan sekaligus menekankan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk persoalan perusahaan daerah (Perusda).

Hal tersebut disampaikan melalui Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotim, H Abdul Kadir setelah melihat kemampuan pengelolaan perusahaan daerah yang sudah mulai berjalan.

“Ada nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme menandakan ketidakprofesionalan para pengelolanya,”kata Abdul Kadir, Jum’at 29 Oktober 2021 di Sampit.

Ia menyampaikan, terjadi pemborosan dana di sana-sini karena para pengelolanya tidak memiliki keahlian yang cukup, keputusan-keputusan manajerial berkaitan dengan investasi baru, penentuan tarif atau keputusan lain diambil secara tidak profesional.

Kemudian masalah birokrasi dan intervensi. Banyaknya Perusahaan Daerah tidak kompetitif dengan swasta salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis.

Keputusan bisnis baik yang bersifat strategis maupun keputusan-keputusan konvensional lainnya harus selalu izin kepada pemerintah daerah yang terkadang lambat dan berpotensi masuk intervensi kepentingan dalam wilayah manajemen.

Selain itu terkait pengendalian dan pengawasan. Selaku pemilik, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi perkembangan perusahaan daerah guna menjamin keberlangsungan dan kebermanfaatan bagi kepentingan daerah.

“Penempatan Tim Pengawasan yang tidak tepat, tidak memiliki kapasitas dan kompetensi dalam bidang bisnis, berpotensi tidak terjadinya fungsi pengawasan secara optimal,”ujar dia.

Menurutnya tiga isu tersebut menjadi perhatian penting, bagaimana aplikasi Perusda nantinya dapat terhindar dari praktek-praktek seperti itu. Sehingga dapat menjamin kebermanfaatan Perusda bagi pembangunan Kotim.