kabargolkar.com, SELONG - Komisi III DPRD Lombok Timur (Lotim) menemukan adanya persoalan rekrutmen karyawan di tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di Lotim.

“Masih ada tenaga titipan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh rumah sakit,” kata Ketua Komisi III DPRD Lotim HL Hasan Rahman, Kamis (13/1), sebagaimana dikutip dari Lombok Post.

Masalah tersebut, kata Maman, tidak sedikit ditemukan di RSUD dr Raden Soedjono Selong, RSUD Lotim Labuhan Haji, dan RSUD Patuh Karya di Kecamatan Keruak. Menurutnya, sebagai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), semestinya direktur rumah sakit daerah berani untuk tidak menerima tenaga titipan tersebut.

Kalau pun ada tenaga yang dititip, semestinya hal tersebut sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. “Ini informasinya ada yang sarjana agama dimasukkan juga. Direktur tidak berani menolak, karena titipan tadi,” jelasnya.

Itulah mengapa legislatif meminta agar rekrutmen karyawan dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dengan begitu, karyawan berupa tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga umum lainnya dicantumkan dalam RKA berdasarkan kebutuhan rumah sakit.

Kata Maman, proses rekrutmen juga sebaiknya dilaksanakan dengan terbuka dengan mengumumkannya melalui media massa. Sehingga masyarakat secara luas mengetahuinya dan memiliki kesempatan untuk melamar.

Sistem rekrutmen terbuka juga dirasa akan dapat mencegah praktek penitipan karyawan yang selama ini terjadi. Ia menegaskan, banyaknya tenaga yang tidak sesuai kebutuhan dan kualifikasi menyebabkan timbulnya persoalan di dalam BLUD itu sendiri. Tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, tapi juga keuangan.

“Misalnya, penambahan tenaga perawat dilakukan jika pasien di rumah sakit itu bertambah. Ini pasiennya segitu-segitu saja, perawatnya bertambah terus. Kan akan kesulitan bayarnya. Tentu akan merugikan bagi rumah sakit,” tegas politisi Golkar itu.

Perbaikan tersebut menurut Maman, saat ini tergantung dari bupati dan wakil bupati Lotim. Nantinya, jika setiap kebutuhan telah disampaikan melalui RKA, tingal bagaimana pimpinan daerah bisa menyingkirkan kepentingannya.

“Jadi rekrutmen sesuai kebutuhan yang tertera di RKA. Bukan kepentingan pimpinan daerah,” jelasnya.

Kepala Bagian Umum RSUD dr Raden Soedjono Selong Lalu Bagus Wikrama menerangkan, saat ini, karyawan non PNS RSUD Selong berjumlah 874 orang. Ia menyebut, memang ada penambahan karyawan sesuai kebutuhan pelayanan di tengah pandemi Covid-19.

Kata Bagus, gaji 874 honorer sekitar Rp 7 miliar sampai Rp 8 miliar tersebut dapat ditanggulangi dari anggaran BLUD yang dimiliki. “Karena itu, berdasarkan kebutuhan juga, karyawan yang ada saat ini kami tetapkan. Apalagi dengan adanya kebutuhan karyawan di pelayanan Gedung Mother and Child yang akan beroperasi tahun ini,” jelasnya.