Kabargolkar.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan ibadah Umrah. Sebab Satgas Covid-19 telah menyampaikan penyebaran Covid-19 varian Omicron paling banyak adalah dari Arab Saudi. Oleh sebab itu, ia meminta Kemenag juga terus berkoordinasi dengan BNPB dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Hal ini mengingat Satgas Covid-19 menyebutkan kasus Omicron di Indonesia mayoritas dari Arab Saudi dan Dubai.

 “Soal pelaksanaan Umrah, kita dihantui kekhawatiran yang luar biasa. Begitu pelaksanaan Umrah dibuka, tiba-tiba muncul varian baru Omicron. Sikap kami, kita ingin lebih memprioritaskan kesehatan jemaah. Semoga dari para jemaah Umrah tidak terpapar Covid-19," kata Ace pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama membahas persiapan Haji dan Umrah 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Selanjutnya, Ace juga meminta Kemenag untuk memikirkan daftar tunggu keberangkatan jemaah Umrah yang berasal dari luar Jakarta. Mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjalankan ibadah umrah. "Jangan sampai pelayanan Umrah hanya orang-orang Jakarta saja, Jakartasentris. Harus dipikirkan jemaah dari Surabaya, Makassar, ini kan punya hak yang sama," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Ace Hasan yang ditunjuk sebagai Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menyatakan kesiapan Komisi VIII DPR RI untuk membahas biaya Haji 2022 dengan berbagai skenario. Seperti yang dipaparkan Kemenag, pihaknya telah menyiapkan opsi keberangkatan jemaah Haji kuota penuh maupun tidak penuh. Ia juga meminta Kemenag untuk memperkirakan komponen biaya Haji 2022.

Sebelumnya, Kementerian Agama telah memberangkatkan sebanyak 419 jemaah Umrah ke Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi, pada Sabtu (8/1/2022). Pemberangkatan tersebut merupakan kali pertama bagi jemaah umrah RI setelah ditutupnya pintu umrah sejak awal pandemi 2020 lalu. Dengan demikian, perjalanan umrah berikutnya dapat segera dilaksanakan kembali. (dpr.go.id)