Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai, sudah selayaknya Badan Statistik Pusat (BPS) mendapatkan anggaran tambahan.

Alasannya, kata Sekjen DEPINAS SOKSI ini, BPS sebelumnya terkena refocussing anggaran.

Untuk itu, anggota Komisi XI DPR ini meminta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono untuk segera mengajukan anggaran tambahan, saat pembahasan APBN 2023 nanti.

"Saya minta tolong kepada Bapak pada saat pembahasan 2023 dipagu anggaran definitif nanti maupun nominatif dibulan Mei dan definitif setelah nota keuangan, tolong diajukan,” tutur Misbakhun dalam keterangan persnya, Jumat (11/2/2022).

Misbakhun berpandangan, saat ini tugas BPS semakin bertambah, dimana memberikan berbagai data sektoral yang seharusnya bisa dibuat di kementerian lain.

Ia pun mencontohkan, misalnya BPS saat ini telah mengelola data Program Keluarga Harapan (PKH), hingga data geospasial untuk pertanian.

”Membikin satu data Indonesia sektoral-sektoral yang tadinya menjadi peran dan tugas kelembagaan masing-masing sekarang sebagian, bahkan sepenuhnya diserahkan kepada BPS yang tugasnya adalah statistik dasar,” ungkapnya.

Untuk itu, Misbakhun mengharapkan BPS mendapat dukungan penuh untuk mengelola data pemerintah sehingga menghasilkan data yang independen dan akurat.

” Tugas-tugas yang seperti itu butuh kualitas butuh keakuratan dan disebutkan tadi ini butuh anggaran,” tutupnya. 

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) membatalkan rencana sensus penduduk long form (SPLF) 2020 akibat keterbatasan dana. Anggaran BPS telah dipangkas sebanyak empat kali pada semenjal tahun 2020 dengan nilai mencapai Rp1,4 triliun.