Kabargolkar.com - Anggota DPR RI sekaligus Ketua Partai Golkar Jawa Timur, M Sarmuji, memberi masukan penting kepada pemerintah terkait kondisi penanganan Covid-19 di daerah. Khususnya menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1443 H mulai awal April 2022 mendatang.

Setelah menemui masyarakat sejumlah daerah di Jatim, Sarmuji mengaku melihat kesadaran protokol kesehatan di tengah masyarakat semakin baik dan penyebaran Covid-19 varian omicron terus menurun.

Anggota DPR RI Komisi XI ini pun berharap mudah-mudahan status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai turun level. “Saya mengusulkan, baik sebagai anggota DPR RI maupun sebagai ketua Golkar Jawa Timur, kalau bisa sebelum Ramadan, PPKM ini sudah bisa dicabut,” tegas Sarmuji, Kamis (3/3)

Di depan seluruh pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar, Sarmuji menyampaikan alasan kuat kenapa PPKM ini harus segera dicabut. Yakni, upaya serius pemerintah terlihat sudah bisa mengatasi pandemi dengan baik. Maka, pemerintah tidak perlu malu untuk mengakui keberhasilannya.

 “Untuk varian omicron ini, rata-rata keterisian tempat tidur pasien di rumah sakit juga turun. Orang yang terpapar Covid-19 sebenarnya sudah melewati puncak pada waktu varian delta dulu,” jelas Sarmuji.

Sarmuji mengatakan bahwa penghentian status PPKM sebelum Ramadan, agar umat Islam bisa beribadah tanpa was-was. Tidak khawatir melanggar PPKM. Sehingga otomatis berdampak pada perputaran nilai ekonomi masyarakat bisa meningkat. “Agar rakyat juga bisa berziarah dengan tenang di pusara orangtuanya. Jika Idul Fitri tiba, rakyat bisa bermohon maaf bersama orang tua dan keluarganya,” ungkapnya.

Namun, ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Yakni memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Karena varian omicron memang lebih cepat dari segi penularan. “Hanya saja meskipun yang terpapar semakin banyak, tapi yang masuk rumah sakit ternyata terbukti sedikit,” sebutnya.

Apalagi, lanjut Sarmuji, yang meninggal karena varian omicron, menurut data dari pemerintah, sudah semakin sedikit. Kalaupun ada yang wafat lebih banyak disebabkan faktor komorbid atau penyakit bawaan. “Jadi kalau PPKM dicabut, yang perlu dibatasi adalah orang-orang dengan komorbid. Dibatasi gerakannya, dihimbau untuk selalu hati-hati sampai Covid ini bisa teratasi tuntas,” katanya.

Diketahui hingga tanggal 7 Maret nanti, pemerintah masih menerapkan status PPKM level 1 sampai level 4 di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, hanya satu wilayah yakni Kota Madiun yang saat ini ditetapkan sebagai daerah dengan status PPKM Level 4. (jawapos.com)