kabargolkar.com, KUPANG - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka
Lena menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kampanye percepatan penurunan stunting di Aula Auditorium Universitas Nusa Cendana (Undana), Senin (4/4/2022).

Turut hadir dalam kegiatan ini, Rektor Undana, Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc, bersama sejumlah pimpinan Undana, Dekan, Pegawai, Dosen dan mahasiswa. Hadir pula, Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man, kepala BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru, serta undangan lainnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam pemaparan materinya menjelaskan bahwa sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Kalau kita lihat, presiden Jokowi sudah mengeluarkan Praturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Ini hal yang ditunggu – tunggu oleh kita semua. Karena sejak terpilih menjadi presiden, keinginanan Jokowi untuk menurunkan angka stunting selalu terkendala oleh ego sektoral pemimpn lembaga atau organisasi. Masing – masing jalan sendiri tanpa mencoba berkoordinasi dalam penurunan stunting,” ungkap politisi Golkar yang akrab disapa Melki Laka Lena ini.

Perpes tersebut lanjut Melki, membantu untuk membuat sebuah perencanaan yang jauh lebih sinergis, membuat rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting di Indonesia.

“Melalui Perpes ini, seluruh kementrian lembaga, di tingkat pusat, di tingkat daerah termasuk semua pemangku kepentingan sampe desa, di dorong untuk mensinergikan semua program kerja, anggaran dalam rangka penurunan stunting di Indonesia atau NTT,” jelas Melki.

Ketua Golkar NTT ini juga menyebutkan bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan persentase balita stunting tertinggi nasional yaitu 42,7 persen. Angka itu juga di atas persentase balita stunting nasional sebesar 30,8 persen. Bahkan Ia menyebutkan Timor Tengah Selatan menjadi daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 48.3%.

“ Jadi kita di NTT ini menyumbang 5 dari 10 kabupaten yang paling rendah atau paling buruk penanganan stunting yaitu Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur,” sebut Melki.

Untuk mempercepatan penurunan stunting di NTT, Melki berharap ada kerjasama lintas sektoral yang kuat, termasuk dari BKKBN Provinsi NTT. Selain itu perlu ada edukasi nutrisi/gizi untuk anak dan seluruh keluarga dan perilaku hidup bersih dan sehat yang harus dijalankan oleh keluarga dan seluruh anggota masyarakat agar tercipta lingkungan yang sehat untuk tempat tinggal anak serta edukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan fortifikasi (khususnya garam beryodium, minyak goreng, tepung terigu) sehingga dapat berkontribusi menurunkan angka stunting.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru mengatakan Presiden RI Joko Widodo menargetkan pada 2024 angka stunting harus turun mencapai 14 persen. Untuk itu lanjut Marius, BKKBN sebagai Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Secara Nasional sudah menyiapkan beberapa desain rencana aksi untuk mempercepat penanggulangan stunting di NTT