Kabargolkar.com - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengajari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, agar mampu memperbaiki dinamika perekonomian di Indonesia.

Terlebih, saat ini DPR RI menilai ada kemungkinan besar bagi pemerintah untuk mengubah postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022.

Meski, hingga sekarang belum terdapat komunikasi formal dengan DPR terkait rencana itu, meskipun pemerintah sudah menyiapkannya.

"Perubahan bisa terjadi karena dinamika makroekonomi, baik dalam maupun luar negeri, juga seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19," kata Misbakhun saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (12/5/2022).

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, terdapat dua pilihan bagi pemerintah melalui Menkeu dalam merevisi postur APBN.

"Pertama adalah dengan mekanisme APBN-Perubahan (APBN-P), yang lazim dilakukan pada pertengahan tahun," ucapnya.

Lalu yang kedua, kata Anggota Komisi XI DPR ini, dengan pemanfaatan ruang dalam Undang-Undang 2/2022, yakni melalui mekanisme internal pemerintah seperti dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

"Mekanisme itu dilakukan pada 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, sesuai persetujuan DPR," tegasnya.

"Kedua mekanisme itu mana yang akan dipakai, pemerintah sebagai penentunya," sambungnya.

Kedepannya, Misbakhun berharap adanya komunikasi secara resmi dari pemerintah terkait rencana perubahan postur APBN 2022.

"Sampai saat ini posisi DPR masih reses sehingga komunikasi politik yang ada belum pada komunikasi politik formal," tutup Misbakhun.

Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah membuka alokasi APBN yang cukup besar untuk penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020. Meredanya penularan kasus tersebut membuat anggaran penanganan pandemi perlahan dapat beralih ke fungsi lain.

Dia menyebut bahwa pemerintah akan menyesuaikan belanja program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang menjadi bantalan perekonomian dan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut tertuang dalam penyesuaian APBN yang akan dibahas bersama DPR.

"Postur APBN-nya berubah. Nah, dalam dua bulan ke depan kami akan bicara dengan DPR, kami sudah bicara di sidang kabinet bagaimana postur APBN pada 2022 ini akan bergerak berubah," ujar Sri Mulyani dalam wawancara dengan televisi swasta, Selasa (11/5/2022) malam.