Untuk itu, Fraksi Partai GOLKAR berharap Pemerintah dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan serta penguatan resiliensi masyarakat terhadap resiko ekonomi global.

Dari sisi pembiayaan, defisit APBN 2023 diusulkan sebesar 2,61 hingga 2,90 persen PDB, dibawah batas 3 persen PDB di kondisi normal. Fraksi Partai GOLKAR menilai, besaran defisit tersebut sudah sangat sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003.

Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan fiskal yang prudent dan akuntabel, di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Keseimbangan primer juga mengalami perbaikan dimana pada 2022 defisitnya ditargetkan menurun pada kisaran 0,46 hingga 0,65 persen PDB.

Meski demikian, Fraksi Partai GOLKAR berharap Pemerintah memiliki langkah antisipasi resiko pengetatan moneter global namun tetap menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran yang sudah kami sampaikan tersebut, Fraksi Partai GOLKAR menyatakan “menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2023 untuk dibahas lebih lanjut.

“Fraksi Partai GOLKAR berharap agar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2023 dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif antara DPR RI dan Pemerintah dengan tetap mengedepankan prinsip politik anggaran sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Mukhtarudin. (beritasampit.co.id)