Kabargolkar.com - Anggota Komisi VII DPR asal fraksi Golkar, Mukhtarudin mendorong pemerintah untuk terus melakukan
reformasi struktural, dalam memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

Hal tersebut perlu dilakukan, menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, untuk mendukung transformasi struktural, meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah harus focus, dan terus melanjutkan serta memperkuat sejumlah agenda reformasi, guna mencapai target dan tujuan APBN 2023," kata Mukhtarudin dalam keterangan persnya, Kamis (26/5/2022).

Anggota Komisi VII DPR ini mengungkapkan, pemerintah juga perlu memperkuat agenda reformasi seperti reformasi struktural, reformasi birokrasi, dan yang tak kalah penting adalah reformasi perpajakan melalui implementasi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Jadi, sektor penerimaan yang kuat dan optimal merupakan tulang punggung dari APBN yang sehat dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Diketahui, dalam sidang paripurna pada  Rabu (25/5/2022) kemarin, beragendakam penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok – pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2023.

Maka pandangan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Mukhtarudin, menyampaikan berbagai hal sebagai berikut.

Pertama, dari sisi indikator ekonomi makro. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi optimisme Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 pada kisaran 5,3 hingga 5,9 persen.

Pencapaian target ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, kata Mukhtarudin.

Jika penyelesaian konflik Rusia-Ukraina masih berlarut-larut, diperkirakan pertumbuhan ekonomi global masih akan melambat pada 2023, dan tentu faktor-faktor eksternal tersebut akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Mukhtarudin menyampaikan fraksi partai Golkar mengharapkan penjelasan yang lebih rinci dari pemerintah, tentang langkah dan strategi untuk merealisasikan target tersebut.

Target inflasi tahun 2023 diusulkan pada kisaran 2 hingga 4 persen. Fraksi Partai Golkar menilai, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Terlebih, apabila tren kenaikan harga komoditas pangan dan energi global masih terus berlangsung sebagai dampak perang Rusia-Ukraina.

Lanjut Mukhtarudin, Fraksi Partai Golkar menyambut baik tekad Pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi. Tekad tersebut harus diwujudkan dengan pengalokasian anggaran yang cermat, serta dibantu dengan kerja-kerja diplomasi yang intensif dalam panggung internasional.

Sebagai pemegang Presidensi G20 periode 2022, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk berperan lebih dalam menurunkan tensi ketegangan geopolitik global.

Nilai tukar rupiah diproyeksi pada kisaran Rp14.300 hingga Rp14.800. Mengingat tingginya potensi pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara dan kawasan pada 2023 mendatang, target kurs rupiah tersebut terbilang terlampau optimistis.

Namun demikian, target tersebut tidaklah mustahil untuk dicapai apabila terjadi sinergi yang apik antara kebijakan fiskal dan moneter terutama dalam pengelolaan devisa dari windfall profit ekspor komoditas unggulan nasional, terang Mukhtarudin.

Kemudian, dari sisi postur RAPBN 2023, pendapatan negara pada APBN 2023 ditargetkan dalam kisaran 11,19 persen sampai dengan 11,70 persenPDB, lebih moderat dari 2022 hingga sebesar 12,17 persen PDB