Fraksi Partai Golkar Mendukung dan Meningkatkan Investasi untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Nyoman Suardhika 27 Mei 2022

Credit Photo / Detik

HPP, kemudian optimalisasi PNBP, serta hibah.

Fraksi Partai Golkar, lanjut Mukhtarudin dapat memahami pentingnya implementasi UU HPP dalam rangka konsolidasi perpajakan dan peningkatan rasio perpajakan. Namun demikian, fraksi Golkar meminta Pemerintah untuk tetap memberikan insentif perpajakan yang terarah dan terukur, terutama yang berkorelasi langsung dengan daya beli masyarakat.

Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga terutama pada masa pasca covid-19.

Fraksi partai Golkar mengapresiasi langkah Pemerintah mengusulkan pagu indikatif belanja negara di kisaran 13,80 hingga 14,60 persen PDB. Pagu ini menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga daya ekspansi APBN sebagai instrumen counter-cyclical menghadapi dampak-dampak pandemi dan resiko global kedepan.

Untuk itu, Fraksi partai Golkar berharap Pemerintah dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan serta penguatan resiliensi masyarakat terhadap resiko ekonomi global.

Dari sisi pembiayaan, defisit APBN 2023 diusulkan sebesar 2,61 hingga 2,90 persen PDB, dibawah batas 3 persen PDB di kondisi normal.

Maka fraksi Golkar menilai, besaran defisit tersebut sudah sangat sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003.

Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan fiskal yang prudent dan akuntabel, di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Keseimbangan primer juga mengalami perbaikan dimana pada 2022 defisitnya ditargetkan menurun pada kisaran 0,46 hingga 0,65 persen PDB.

Pihaknya berharap Pemerintah memiliki langkah antisipasi resiko pengetatan moneter global namun tetap menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal.

“Berdasarkan beberapa pokok pikiran yang sudah kami sampaikan tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2023 untuk dibahas lebih lanjut,” tutur Mukhtarudin.

Fraksi partai Golkar berharap agar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2023, dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif antara DPR RI dan pemerintah dengan tetap mengedepankan prinsip politik anggaran sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.