Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun terus berjuang
keras memberikan edukasi, tentang pentingnya peranan Dana Desa (DD), di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim).

Pada hari Jumat (3/6/2022) kemarin, anggota Komisi XI DPR RI ini menggelar Workshop bertajuk 'Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo'.

Diketahui, dalam Workshop tersebut dihadiri oleh Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko beserta jajarannya, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wasis Prabowo, Kepala Kanwil Perbendaharaan Kementrian Keuangan serta perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Sekjen DEPINAS SOKSI ini menjelaskan, DPR memiliki peranan penting untuk mengawal DD agar tetap optimal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim III yang meliputi Kabupaten/Kota Pasuruan-Probolinggo ini mengungkapkan, masyarakat Kabupaten Probolinggo harus bersyukur lantaran mempunyai sosok kepala daerah yang ingin mengakhiri era kemiskinan di daerah tersebut.

"Probolinggo ini punya potensi yang sangat luar biasa. Sekarang saatnya daerah ini untuk bangkit kembali," tegasnya.

Oleh karenanya, Misbakhun meminta Pemkab Probolinggo, agar mampu memaksimalkan DD untuk masyarakat.

"Mengingat salah satu kabupaten di Jatim ini cukup potensial. Instrumen pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu Kepala Desa (Kades) ini lah yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Ia menyinggung saat dunia dilanda pandemi Covid-19, pemerintah pusat terus berupaya memberikan bantuan hingga ke pelosok desa.

"Pada saat pembahasan anggaran bantuannya itu, saya terlibat langsung. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), belum lagi belakangan ini ada bantuan minyak goreng. Pada dasarnya memang beberapa bantuan tersebut ditujukan untuk masyarakat. Semua basisnya dimulai dari desa," bebernya.

Jika dengan adanya sosialisasi dari BPKP untuk masyarakat di Kabupaten Probolinggo ini, kata Misbakhun, ia meyakini bahwa sistem keuangan di pedesaan akan membuat status wilayah terkecil di Indonesia ini akan maju.

"Ini merupakan momentum bapak/ibu kepala desa untuk belajar dan mengetahui komitmen pemerintah pusat. Bagaimana pembinaan untuk pengelolaan, proses pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban DD untuk masyarakat di pedesaan," terang Misbakhun.

Ia menuturkan, mekanisme pengelolaan DD pada hakekatnya melingungi para Kades dalam mengelola DD. Hal ini dikarenakan secara administrasi tidak ada uang tunai yang berjalan.

"Diharapkan para Kades mendorong kemajuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat berkontribusi dalam pendapatan di desanya masing-masing," harapnya.

Sehingga, lanjutnya, dengan adanya upaya perjuangan untuk mendatangkan beberapa lembaga keuangan dan kementerian dalam sosialisasi ini, bukan justru mendapatkan punishment (hukuman), melainkan penghargaan atau reward dari warga desa yang hadir.

"Semoga upaya saya dalam memperjuangkan DD ini mendapat perhatian konstituennya di Kabupaten Probolinggo," pungkasnya