kabargolkar.com - Kini pembahasan soal Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD tahun 2021 di DPRD Surabaya telah masuk tahapan pandangan setiap Fraksi.

Wakil dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Surabaya menyebut melihat ada beberapa proyeksi penerimaan pajak dan retribusi jauh dari target.

Menurut Arif Fathoni Ketua Fraksi Partai Golkar, pihaknya melihat ada beberapa proyeksi penerimaan pajak dan retribusi jauh dari target. Salah satunya rekreasi hiburan umum (RHU), Restoran dan hotel.

“Kita memahami sektor (RHU) ini cukup terdampak karena penerapan PPKM yang berjilid-jilid. Karena itu, Fraksi Golkar mendorong ada diversifikasi atau upaya lain yang tidak hanya menggantungkan sektor tersebut (RHU). Mengingat kita tidak pernah tahu pandemi ini kapan berakhir,” katanya, Selasa (21/06/2022).

Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga kembali mendorong tempat tempat yang secara empiris itu sudah beralih fungsi dan dilakukan review RTRWnya.

Salah satu contoh di kawasan kali Kedinding awalnya pemukiman secara kasat mata hari ini beralih fungsi menjadi kawasan pergudangan.

“Secara otomatis, Pemkot tidak bisa memungut pajak dan retribusi sepanjang RTRWnya masih kawasan pemukiman. Kan harus berganti kawasan jasa dan perdagangan demikian juga kawasan gunung anyar dan gelora Bung Tomo,” katanya.

Jika review RTRW sudah dilakukan dan timbul kawasan ekonomi baru, kata Toni, otomatis Pemkot bisa meningkatkan potensi pajak dan retribusi.

“Pemkot bisa meningkatkan potensi pajak dan retribusi dari sektor-sektor itu,” tuturnya.

Di samping itu, Fathoni juga menyampaikan apresiasi atas wali kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2021.

“Kami mengapresiasi Wali Kota yang kemarin (20/06/2022) telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2021,” pungkas Arif Fathoni, Ketua Fraksi Partai Golkar Surabaya.