Kabargolkar.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa kemajuan Indonesia sangat tergantung pada pola asuh dan pendidikan anak.

Dengan pembentukan karakter yang positif, hal itu menjadi modal dasar, menentukan pemimpin bangsa di kemudian hari.

“Kemajuan Indonesia, tergantung bagaimana peran keluarga dalam mendidik dan membimbing anak. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga sebagai orang tua, kita harus bisa menekankan nilai-nilai positif dalam hidup anak-anak kita. Selain harus berilmu, juga harus berakhlak dan berkarakter,” ujar Ace, dalam kegiatan Advokasi dan Diseminasi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Selasa (28/6/2022) di Grand Pasific Hotel, Kota Bandung.

Ace mengungkap bahwa selama pandemi, banyak problematika yang menimpa anak-anak. Hal itu menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI. Seperti salah satunya, tingkat pernikahan anak di bawah umur masih tinggi.

"Pernikahan dini, implikasinya bisa berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Dari kondisi fisik, ekonomi sampai pada kondisi psikologis juga belum siap untuk membangun rumah tangga," katanya.

Belum lagi ditambah, saat pandemi juga angka kematian yang cukup tinggi. Hal itu menyebabkan banyaknya anak yang menjadi yatim piatu. DPR RI sendiri tengah mengupayakan disusunnya UU untuk yatim piatu, guna melindungi anak-anak tersebut.

“Di Komisi VIII DPR RI, kita mendorong disusunnya rancangan undang-undang Yatim Piatu. Kenapa, karena konstitusi kita mengatakan anak-anak harus dilindungi negara. Bagaimana nasib mereka, bagaimana pendidikan mereka, siapa yang mengasuh mereka,” tegas Ketua Partai Golkar Jawa Barat tersebut.

Ratna Oeni, Analis Kebijakan Ahli Madya, Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, dalam sambutanya menyampaikan bahwa masih banyak kekerasan yang terjadi kepada anak-anak.

Kemen KPPPA telah menyediakan layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, yaitu layanan SAPA 129 atau melalui wa 08111-129-129.

Ia menghimbau masyarakat jika mendapati kekerasan terhadap anak agar melaporkan kasus tersebut pada hotline yang tersedia.

“Untuk mengetahui perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kemen PPPA memiliki website berupa Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang terus memperbaharui data kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, data kekerasan terhadap anak bulan Januari sampai dengan Juni 2022 terdapat 35.576, Kasus Kekerasan terhadap anak, 14.778 kasus kekerasan pada perempuan dan 20.798 kasus kekerasan pada laki-laki,” ujar Ratna ditempat dan waktu yang sama. (inilahkoran.com)