Kabargolkar.com -  Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan, bahwa persoalan minyak goreng bukan hanya polemik di Kota Dumai, Provinsi Riau saja.

Melainkan, kata anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, masalah tersebut telah terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh sebab itu, Dyah menilai, persoalan akan terus diawasi oleh Komisi VII DPR RI bagaimana komoditas-komoditas tertentu ini harganya tidak mahal dan tersedia di pasaran.

"Namun yang menjadi permasalahan adalah minyak goreng dinilai masih sulit diakses dan harganya kurang terjangkau," kata Dyah dalam keterangan persnya, Rabu (20/7/2022).

Dalam mengatasi permasalahan ini, diketahui pemerintah memberi subsidi minyak goreng curah agar harga minyak curah dipasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp14.000/liter.

“Yang menjadi temuan kami dari yang telah dipaparkan, khususnya distribusi minyak curah di  Riau. Penjualan di April hingga Mei melonjak sangat drastis, namun yang tidak dan belum dipaparkan kepada kami adalah berapa persen penjualan (minyak goreng) yang terjadi di luar negeri dan di dalam negeri,” ungkap Dyah.

Politikus muda Partai Golkar itu mengaku, bahwa keberadaan kawasan industri merupakan hal yang sangat didukung oleh Komisi VII DPR.

Alasannya, karena industri dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan khususnya dari segi multiplier effect-nya.

“Kami berharap purchasing power atau daya beli masyarakat juga bisa semakin meningkat. Alhamdulillah dari paparan Kementerian Perindustrian kalau saya lihat ini bagus sekali ya, ditambah di sini dipaparkan tenaga kerja saja mencakup 2426 orang,” tegas Dyah.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hilirisasi produk sawit di wilayah Riau sangat unggul, khususnya palm oil.

"Semoga Indonesia pada tahun 2045 mempunyai potensi sebagai pusat produsen dan konsumen serta mempunyai potensi sebagai price setter dimana dunia pada akan berfokus kepada Indonesia sehingga dapat mempengaruhi (harga) palm oil di seluruh dunia," tutup Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X ini.