Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi turut buka suara, terkait polemik pemblokiran sejumlah platform yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Diketahui, sejumlah platform digital diblokir lantaran tidak melakukan pendaftaran dan mematuhi aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Kebijakan tersebut pun menuai kritik dari warganet.

“Kominfo blokirnya juga enggak ‘galak’ banget, sepertinya masih bisa diakses pakai VPN, mungkin yang ahli-ahli lebih paham,” kata Bobby dalam keterangannya seperti yang kami kutip dari laman antara, Selasa (2/8/22).

Meski begitu, anggota Komisi I DPR ini mendukung Kemkominfo memblokir sejumlah platform digital tersebut.

Bobby menuturkan, berbagai jenis usaha lintas negara seperti platform-platform komersial ini beroperasi bebas tanpa mendaftar sebagai PSE.

Sehingga, menurutnya, berbagai ketentuan yang diatur dalam bernegara berpotensi tidak diindahkan baik itu pajak, pengawasan konten, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen, termasuk bagi para gamers di Indonesia.

Ditambahkannya jika kondisi ini diatur dengan baik dalam sebuah regulasi maka dapat menumbuhkan industri game atau platform-platform komersial lokal.

“Nantinya bisa menjadi lokomotif-lokomotif sentra ekonomi kreatif baru yang jelas lebih memakmurkan negara dan rakyatnya,” tegas Bobby.

Lebih lanjut, Bobby menegaskan, langkah Kemenkominfo tersebut harus disikapi bijak, baik bagi negara maupun masyarakat.

“Memang ini perlu disikapi dengan bijak, baik oleh negara dan juga rakyatnya. Dalam lingkup fungsi dan tugas negara, tentu yang dilakukan Kemenkominfo sudah ditunggu,” pintanya.

“Ini wujud bela negara dan perlu dukungan para gamers,” lanjutnya lagi.

Ia pun berharap para warganet, khususnya gamers dapat bijaksana memahami dan memberi pengertian terkait kebijakan Kemkominfo ini.

Menurut dia, warganet hingga gamers selama ini tidak terlindungi negara.

“Karena operasi OTT ini cross national border, yang cari duitnya di Indonesia tapi enggak kasih balik ke negara ini sepeser pun untuk pembangunan,” kata Bobby.

“Belum lagi kalau ada apa-apa, mereka gak bisa dilindungi negara, padahal hak setiap warganegara terlindungi , bikin KTP aja lama bisa lapor Ombudsman, nah OTT ini ga bisa kalo belum jadi PSE,” tutupnya.