Kabargolkar.com - Legislator Golkar asal Sumatera Barat (Sumbar) Darul Siska menilai, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI belum fokus dan serius melakukan program peningkatan skill dan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

“Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada program peningkatan skill dan kompetensi tenaga kerja belum memenuhi harapan kita,” kata Darul Siska dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (18/8/2022).

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, masyarakat Indonesia yang mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), ternyata tidak semua terserap dunia industri.

“Anggaran untuk pelatihan di BLK ini tidak memadai. Padahal kita sudah meminta anggaran peningkatan ketrampilan itu ditingkatkan,” ungkapnya.

“Kami kesulitan mengukur pasti anggaran itu, karena dititipkan ke instansi lain,” sambungnya.

Tak sampai disitu, anggota Komisi IX DPR ini mengungkapkan, semestinya semua angkatan produktif di masyarakat harus bekerja.

Oleh karena itu penanganan stunting harus diprioritaskan. Sebab, menurut dia, tenaga kerja stunting masuk usia produktif, namun tidak produktif.

“Hilirisasi kekayaan alam harus dikembangkan secara bersama-sama, seperti yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” tuturnya.

“Karena ini bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi generasi muda. Sebab sampai saat ini tenaga kerja asing (TKA) masih mendominasi di sana, sementara tenaga kerja lokal kita masih minim,” tambahnya.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, dua tahun terakhir lapangan pekerjaan terganggu oleh pandemi Covid-19. Kondisi tersebut diperparah oleh stabilitas keamanan di Indonesia. Sehingga banyak investor enggan menanam modal di Indonesia.

“Masyarakat kita suka sekali berdemo, apa-apa protes. Ini menyebabkan investor asing enggan menanam modal di Indonesia,” terang Darul.

Dia menyebut, akibat faktor keamanan tersebut banyak investor asing lebih memilih berinvestasi di Thailand dan India. Karena penyediaan lapangan pekerjaan datangnya dari semua sektor.

“Tugas pemerintah harus bisa membuka lapangan kerja baru,” tutupnya.